Pengamat: Kabinet Jokowi Abaikan Masalah Perumahan Rakyat

Seperti diketahui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mendapat tambahan anggaran dari pengalihan subsidi BBM pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp. 47,5 triliun. Dari jumlah tersebut, penggunaannya sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp 20 triliun, infrastruktur ketahanan pangan sebesar Rp 12,5 triliun, serta untuk air minum dan sanitasi Rp 13 triliun. Adapun sektor perumahan hanya mendapat Rp 2 triliun.

"Kekhawatiran itu ternyata terbukti, yaitu masih terabaikannya sektor perumahan rakyat. Sebagai salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan, papan menjadi salah satu indikator kesejahteraan sebuah negara. Dengan anggaran hanya sebesar itu, tentu tidak akan dapat meningkatkan program perumahan rakyat," ujar Ali dalam siaran pers, Kamis (18/12/2014).

Ali mengatakan, banyak persoalan perumahan belum terselesaikan. Menurutnya, seharusnya Kementerian Pu-Pera sudah mulai mempersiapkan badan perumahan yang telah diamanatkan UU No 1 PKP tahun 2011. 

"Tapi sampai sekarang tak kunjung dibentuk. Padahal, ada isu penting terkait badan ini, yaitu kehadiran bank tanah. Sejak 2009 kami sudah usulkan hal ini, mengingat faktor krusial dalam pembangunan rumah murah adalah ketersediaan tanah murah," katanya.

Ali mengatakan, saat ini delapan dari sepuluh pengembang perumahan murah sudah tak mampu lagi membangun rumah murah sesuai standar harga pemerintah. Pemerintah seharusnya dapat mencontoh Singapura dengan badan perumahannya, yaitu Housing Development Board (HDB) yang menjamin ketersediaan rumah bagi rakyatnya.

"Mereka itu mematok harga sesuai daya beli yang ada dengan seleksi ketat sehingga tidak salah sasaran. Harga yang ada juga sudah dipatok. Jadi, sangat ironis melihat kondisi di Indonesia, yaitu rumah murah sebagai public housing malah mengikuti kenaikan harga pasar sehingga tidak ada bedanya antara public housing dengan pasar rumah lainnya," ujar Ali.

Fundamental

Patokan harga memang menjadi masalah pelik untuk menyelesaikan persoalan public housing di Tanah Air. Ali mengatakan, dibutuhkan kehadiran pemerintah dalam menjamin harga rumah yang ada, meskipun di tengah kenaikan biaya produksi dengan subsidi yang bisa diperoleh dari pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Ali, pemerintahan Jokowi-JK yang menggabungkan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat semakin membuat terpuruk perumahan rakyat. Fokus pemerintah untuk lebih mengembangkan infrastruktur cukup baik, namun pemerintah tak boleh melupakan masalah fundamental perumahan rakyat terkait badan perumahan dan bank tanah.

"Keduanya harus disiapkan karena sudah sangat mendesak. Di sisi lain, harga tanah juga terus naik. Untuk itu, dengan dibuatnya infrastruktur jalan, maka harga tanah akan ikut naik," ujar Ali.