Ternyata, Sita Tanah Bisa Terhapus, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak hanya blokir, sita tanah pun juga ternyata bisa terhapus karena disebabkan beberapa kondisi.

Asal tahu saja, pencatatan sita adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat adanya sita dari lembaga peradilan, penyidik atau instansi yang berwenang lainnya.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

Baca juga: Mau Blokir Sertifikat Tanah? Pahami Dulu Prosedurnya

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis menjelaskan, ini merupakan catatan di buku tanah atas pengenaan sita oleh pengadilan atau Aparat Penegak Hukum (APH).

"Yang menyita itu APH atau pengadilan. BPN tidak punya kewenangan sita, hanya mencatat sita itu," jelas Harison kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Nantinya, keterangan sita atas tanah tersebut juga tercatat dalam sistem BPN.

Kapan Sita Tanah Terhapus?

Berdasarkan Pasal 41 beleid tersebut, catatan sita hapus apabila jangka waktu berlakunya sita berakhir.

Pihak yang berkepentingan, penyidik atau juru sita pajak mengajukan permohonan penghapusan catatan blokir dengan melampirkan persyaratan:

• Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal permohonan penghapusan catatan Sita Perkara;
• Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal permohonan penghapusan catatan Sita Pidana; atau
• Surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, putusan pengadilan atau putusan badan penyelesaian sengketa pajak atau surat lainnya yang diterbitkan oleh menteri yang berwenang atau kepala daerah, dalam hal permohonan penghapusan catatan Sita berdasarkan Surat Paksa.

Baca juga: Pecah dan Pisah Sertifikat Tanah, Apa Bedanya?

Jangka Waktu Sita 

Sita Perkara mengikat pihak penggugat dan tergugat, dan berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya menyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima atau mengenai pengangkatan sita maupun penetapan penghapusan/pengangkatan sita.

Kemudian, sita pidana berlaku sampai dengan perkara yang diperiksa selesai, dan dibuktikan dengan adanya:

• SP3 dan surat permohonan pengangkatan sita dari penyidik; atau
• Perkara dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara sita berdasarkan surat paksa berlaku sampai dengan:

• Penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;
• Berdasarkan putusan pengadilan; atau
• Putusan badan penyelesaian sengketa pajak atau ditetapkan lain oleh menteri yang berwenang atau kepala daerah.

Baca juga: Ingat, Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan Tidak Gratis, Ada Biayanya

Syarat Mengajukan Sita Tanah

• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
• Surat kuasa apabila dikuasakan
• Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
• Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
• Surat Permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan

Tarif

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah