Tak Berlaku Selamanya, Blokir Sertifikat Tanah Punya Batas Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com - Blokir sertifikat tanah memiliki batas waktu. Sehingga secara umum bisa dikatakan tidak berlaku selamanya.

"Peraturan blokir (sertifikat tanah) ada di Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita," ucap Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Blokir sertifikat tanah atau disebut pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.

Pengertian itu didasari Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

Menurut Pasal 3, pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan.

Baca juga: Siapa yang Bisa Mengajukan Blokir Sertifikat Tanah?

Dalam Pasal 11 juga tertulis bahwa pencatatan blokir dilakukan oleh Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk pada Buku Tanah dan Surat Ukur yang bersangkutan.

Pencatatan blokir paling sedikit memuat keterangan mengenai waktu (jam, menit, dan detik) dan tanggal pencatatan, subyek yang mengajukan permohonan, serta alasan permohonan.

Jangka Waktu Blokir Sertifikat Tanah

Pencatatan blokir yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir.

Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan.

Sementara untuk pencatatan blokir yang diajukan penegak hukum, seperti tertulis dalam Pasal 14, berlaku sampai dengan dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan, atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan.

Kemudian, untuk pencatatan blokir atas inisiatif Kementerian ATR/BPN, di dalam Pasal 22 disebutkan berlaku sampai dengan masalah pertanahan dinyatakan selesai.

Apabila dilakukan dalam rangka penertiban tanah terlantar, lama jangka waktu blokir sertifikat tanah berlaku sampai dengan ditindaklanjutinya usulan penetapan tanah terlantar.

Baca juga: Berapa Lama Jangka Waktu Blokir Sertifikat Tanah? Ini Jawabannya

Kondisi yang Bikin Sertifikat Tanah Terhapus

Dalam Pasal 15 beleid tersebut dijelaskan bahwa pencatatan blokir yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terhapus apabila:

• Jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang;
• Pihak yang memohon pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum jangka waktu berakhir;
• Kepala Kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunya berakhir; atau Ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.

Sedangkan untuk pencatatan blokir yang diajukan oleh penegak hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16, terhapus apabila:

• Kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan telah dihentikan; atau
• Penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir (disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan).
• Berikutnya, untuk pencatatan blokir atas inisiatif Kementerian ATR/BPN, seperti tertulis di dalam Pasal 23, terhapus apabila:
• Ada surat perintah pengangkatan blokir oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk blokir atas perintah Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN;
• Penetapan sebagai tanah terlantar atau pengeluaran dari daftar data tanah terindikasi terlantar, untuk blokir atas perintah Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN;
• Kepala Kantor menurut keyakinannya menghapus blokir, untuk blokir karena pertimbangan dalam keadaan mendesak.