Mau Blokir Sertifikat Tanah? Pahami Dulu Prosedurnya
JAKARTA, KOMPAS.com - Blokir sertifikat tanah merupakan istilah yang kerap muncul dalam dunia pertanahan. Khususnya apabila terjadi sengketa atau konflik pertanahan.
Kendati begitu, mungkin belum semua masyarakat memahami apa itu blokir sertifikat tanah. Untuk itu, berikut ulasan mengenai blokir sertifikat tanah.
Definisi Blokir Sertifikat Tanah
Definisi blokir sertifikat tanah atau disebut pencatatan blokir tertera dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
"Peraturan blokir (sertifikat tanah) ada di aturan tersebut," ucap Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis kepada Kompas.com, beberapa waktu silam.
Baca juga: Beda Blokir dan Sita Tanah: Definisi, Tujuan, dan Jangka Waktunya
Pada Pasal 1 tertulis, pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.
Kemudian di dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan.
Pencatatan blokir diajukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir, dan paling banyak satu kali oleh satu pemohon pada satu obyek tanah yang sama.
Siapa yang Bisa Mengajukan Blokir Sertifikat Tanah?
Dalam Pasal 4 tertulis, permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh perorangan, badan hukum, atau penegak hukum.
Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.
Selanjutnya Pasal 5 menyebutkan, perorangan atau badan hukum wajib mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran, terdiri dari:
- Pemilik tanah, baik perorangan maupun badan hukum;
- Para pihak dalam perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan;
- Ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;
- Pembuat perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan, berdasarkan kuasa; atau
- Bank, dalam hal dimuat dalam akta notariil para pihak.
Baca juga: Berapa Lama Jangka Waktu Blokir Sertifikat Tanah? Ini Jawabannya
Sementara untuk penegak hukum, seperti di dalam Pasal 7, dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana.
Selain itu, Pasal 19 menyebutkan bahwa pencatatan blokir dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas perintah Menteri ATR/Kepala BPN; Kepala Kantor Wilayah; atau pertimbangan dalam keadaan mendesak.
Menurut Pasal 20, pencatatan blokir sebagaimana dimaksud dilakukan untuk:
Penyelesaian masalah pertanahan yang bersifat strategis dan berdampak secara nasional; atau Penertiban tanah terlantar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan Blokir Sertifikat Tanah Diajukan ke Mana?
Pasal 8 menjelaskan, pengajuan permohonan pencatatan pemblokiran disampaikan melalui loket Kantor Pertanahan setempat disertai dengan dokumen kelengkapan persyaratan.
