Sekali Lagi, Ini Jenis Hak yang Melekat pada Tanah

4. Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, untuk keperluan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Hak ini tidak memberi hak milik penuh atas tanah, hanya izin penggunaan dengan batasan-batasan hukum.

Karakteristiknya meliputi

• Bisa diberikan di atas tanah negara, tanah Hak Pengelolaan (HPL), tanah milik orang lain (dengan perjanjian tertulis);
• Jangka waktu awal maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, serta dapat diperbarui hingga 30 tahun lagi;
• Tidak bisa ditingkatkan menjadi Hak Milik karena bukan hak milik.

5. Hak Pengelolaan (HPL)

HPL adalah hak yang diberikan oleh negara kepada badan hukum atau instansi pemerintah untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan tanah negara.

HPL bukan hak milik langsung atas tanah, melainkan hak untuk mengelola, lalu tanahnya bisa diberikan dalam bentuk HGB atau Hak Pakai kepada pihak ketiga.

Karakteristiknya meliputi:

• HPL bukan untuk digunakan sendiri secara pribadi, melainkan untuk dikelola, ditata, dan dimanfaatkan oleh badan pengelola;
• Tanah tetap merupakan tanah negara, tetapi dikuasakan pengelolaannya kepada pemegang HPL;
• Pemegang HPL bisa menyewakan, menyerahkan sebagian pengelolaan ke pihak lain (dengan HGB/Hak Pakai), dan bekerja sama secara komersial sesuai fungsi lahan.

Baca juga: 90 Persen Tanah Negara di Sulawesi Tengah Dijual Para Mafia

6. Hak Milik Satuan Rumah Susun

Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) adalah sertifikat kepemilikan atas unit rumah susun/apartemen, lengkap dengan hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dari bangunan tersebut.

SHMSRS adalah perwujudan dari hak milik secara individual dalam bangunan bertingkat (rumah susun).

Karakteristiknya meliputi:

• Pemilik memilik hak milik atas unitnya (apartemen/flat) dan hak proporsional atas tanah serta bagian bersama;
• Bisa dipindahtangankan, dijadikan jaminan/agunan, diwariskan, dan disewakan;
• Harus berada di atas tanah berstatus Hak Milik atau HGB di atas HPL, bukan tanah dengan Hak Pakai.

Apa Bedanya Tanah Negara dengan Tanah Rakyat dan Ulayat?

Pengertian tanah negara termaktub di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Di dalam Pasal 1 tertulis, tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.

Kemudian Pasal 2 menyebutkan bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara merupakan seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain.

Tanah negara dapat diberikan oleh negara kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan Hak Pengelolaan.

Adapun yang dimaksud tanah negara meliputi:

• Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah;
• Tanah reklamasi;
• Tanah timbul;
• Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak;
• Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
• Tanah telantar;
• Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau pembaruan;
• Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan
• Tanah yang sejak semula berstatus tanah negara.

Baca juga: Mengenal HGU dan HGB, Status Tanah yang Diambil Negara jika Menganggur

Di sisi lain mengenai tanah rakyat, umumnya merupakan tanah yang murni dimiliki masyarakat dan bukan dikuasai oleh negara atau pihak lain. Secara umum tanah ini berstatus Hak Milik, yang merupakan hak kepemilikan tertinggi dan terkuat.

Sedangkan tanah ulayat, sebagaimana dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, merujuk pada tanah yang dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat, berdasarkan tradisi dan norma yang berlaku dalam komunitas tersebut.

Dalam konteks hukum di Indonesia, tanah ulayat tidak memiliki status hukum formal seperti hak milik individu, tetapi diakui sebagai bagian dari hak masyarakat adat atas sumber daya alam di wilayah mereka.

Adapun tanah ulayat yang dikuasai oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dapat diberikan Hak Pengelolaan (HPL). Sementara tanah ulayat yang dikuasai Kelompok Anggota MHA dapat diberikan Hak Milik atas nama Kelompok Anggota MHA sebagai tanah bersama.