Sejumlah 968 Rumah di NTB Dapat Bantuan Stimulan Swadaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 968 rumah tidak layak huni di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Setiap unit rumah mendapatkan bantuan program BSPS senilai Rp 20 juta sehingga total bantuan mencapai Rp 19,36 miliar.

"Kami terus mendorong pelaksanaan Program BSPS di Provinsi NTB agar bisa selesai tepat waktu. Program BSPS ini sangat diperlukan oleh masyarakat agar bisa merubah rumahnya yang tidak layak huni menjadi lebih layak huni,” kata Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, KM Arsyad dalam keterangan tertulis, Kamis (17/06/2021).

Arsyad menerangkan, Program BSPS yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan di Provinsi NTB memiliki progres yang baik di lapangan.

Baca juga: Pekerja Swasta Seharusnya Dipermudah Beli Rumah Subsidi

Hingga saat ini tercatat progres Program BSPS dilaksanakan di lima kabupaten/kota hingga bulan Juni 2021 telah mencapai progres 39,22 persen.

Lebih lanjut, Arsyad menambahkan, Program BSPS dapat membuka lapangan pekerjaan melalui Padat Karya Tunai (PKT) untuk masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pro rakyat tersebut.

Program BSPS juga meningkatkan semangat gotong royong karena dalam proses pembangunannya penerima bantuan diminta membentuk kelompok yang didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam proses pembangunannya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I, Rini Dyah Mawarty menerangkan, berdasarkan data yang ada di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi NTB, jumlah rumah yang mendapatkan Program BSPS di Provinsi NTB saat ini sebanyak 968 unit.

Baca juga: Agar Program Rumah Subsidi Tak Salah Sasaran

Pelaksanaan Program BSPS tersebar di lima kabupaten/ kota antara lain Kabupaten Lombok Timur 543 unit, Kabupaten Lombok Tengah 285 unit, Kabupaten Lombok Barat 75 unit, Kabupaten Lombok Utara 20 unit dan Kota Mataram 45 unit.

Jumlah bantuan yang kami salurkan ke setiap Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) adalah Rp 20 juta dengan rincian Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang sehingga total anggaran yang disalurkan mencapai Rp 19,36 miliar.

"Walaupun nilainya tidak banyak ke depannya masyarakat dapat memiliki rumah layak huni dengan berswadaya dan bergotong royong bagi para penerima bantuan," kata Arsyad.