Rusun ASN Sofifi Dibangun di Atas Lahan Hibah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara.

Pembangunan rusun ini ditandai dengan dimulainya groundbreaking (peletakan batu pertama), Kamis (03/06/2021).

Rusun yang bakal dibangun Kementerian PUPR ini nantinya setinggi 3 lantai dan memiliki 44 unit hunian.

Baca juga: Rusun PON Papua Dibangun, Bakal Digunakan untuk ASN, Santri, dan Jemaat Gereja

Rinciannya, lantai 1 sebanyak 12 unit, sedangkan lantai 2 dan 3 masing-masing memiliki 16 unit hunian.

Luas bangunanya rusun ASN ini  berukuran 19,15 x 66,95 meter atau 1.285 meter persegi. Sedangkan tipe huniannya yaitu 36.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, total biaya pembangunan rusun ini mencapai Rp 21,6 miliar.

"Ditjen Perumahan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Maluku siap menyelenggarakan pembangunan rusun ASN BPKP tahun ini," jelas Khalawi dalam keterangan tertulis, Kamis (03/06/2021).

Dia menambahkan, para ASN BPKP yang bertugas di Kota Sofifi nanti tinggal membawa koper saja.

Karena, fasilitas di rusun tersebut sudah dilengkapi meubelair beserta prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Baca juga: Rusun ASN di Bogor Tuntas Agustus 2021, Dilengkapi Unit Difabel

Bantuan rusun ini diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagaimana Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rusun.

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba berharap, rusun ini bisa membawa berkah bagi perkembangan Kota Sofifi sekaligus menambah aset penting bangunan untuk ASN.

Selain hunian untuk ASN, imbuhnya, pihak Pemprov Maluku Utara juga berharap kepada Kementerian PUPR untuk membantu pembangunan asrama berupa rumah susun sewa (rusunawa) bagi mahasiswa di perguruan tinggi Kota Sofifi.

Dia mengatakan, salah satu perguruan tinggi yang membutuhkan bantuan rusunawa yaitu Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Aryanto Wibowo menerangkan, lahan yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan rusun merupakan hibah dari Pemprov Maluku Utara.

Aryanto berharap, pembangunan rusun ASN ini bisa meningkatkan kinerja dan semangat pegawai dalam melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan.

"Selain itu, Pemda juga bisa memberikan kemudahan dan kelancaran dari awal sampai akhir proses pembangunan rusun ini," tutur Aryanto.