Makin Banyak Megacity, Indonesia Butuh Lanskap Perencanaan Kota Layak Huni

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengatakan pemerintah Indonesia harus mulai membuat lanskap perencanaan kota layak huni secara nasional.

Menurutnya, perencanaan kota layak huni yang matang dapat mendorong kualitas pertumbuhan dan perkembangan secara merata di berbagai wilayah di Indonesia.

"Agenda perkotaan baru Indonesia sangat penting bagi Indonesia dan Presiden Jokowi jika negara ingin memiliki arah strategis dan menjadi bagian dari agenda global," kata Bernardus seperti dikutip dalam laman Australiaindonesia, Sabtu (13/03/2021).

Bernardus menejelaskan bahwa tren urbanisasi masyarakat yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Baca juga: 16 Kota Dunia Bakal Jadi Tech Megacities 2021, China Mendominasi

Urbanisasi mengakibatkan tidak seimbangnya penduduk di suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau dengan kata lain mengakibatkan terjadi penumpukan dan kepadatan penduduk di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia.

Urbanisasi juga telah mendorong tumbuhnya kota-kota dengan kategori megacity atau kota metropolitan.

Hal itu juga mendasari tidak seimbangnya pembangunan kota di setiap wilayah di Indonesia.

"Tidak adanya rencana sistem kota nasional yang kuat, yang menyebabkan kurangnya koordinasi dan pertumbuhan kota metropolitan, kota besar, menengah, dan kecil yang tidak seimbang," jelasnya.

Dia mencontohkan sejumlah kota metropolitan di Indonesia seperti Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dengan populasi 30 juta lebih.

Lalu kota metropolitan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang) dengan 5 juta penduduk di Sumatera Utara, kota metropolitan Bandung dengan 7,7 juta penduduk,