Tahun 2021, Pemerintah Guyur Rp 8,1 Triliun untuk Program Sejuta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk mendukung Program Sejuta Rumah (PSR) pada tahun 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, besaran anggaran tersebut meningkat sebanyak 200 miliar jika dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak Rp 7,9 triliun.

"Jumlah alokasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2020 sebagaimana tercatat dalam sistem e-monitoring sebesar Rp 7,9 triliun," ucap Basuki dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/12/2020).

Basuki menjelaskan, alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa kebutuhan PSR.

Baca juga: Basuki Sebut Satu Hektar Lahan Perumahan Bisa Serap 600 Tenaga Kerja

Misalnya, pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 8.283 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan skema program Padat Karya Tunai (PKT) sebanyak 114.900 unit, dan rumah khusus (rusus) sebanyak 2.423 unit.

Kemudian, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Perumahan Umum sebanyak 40.000 unit, dan sisanya sebesar Rp 410 miliar untuk dukungan manajemen, pengaturan, dan pengawasan.

Menurut Basuki, sektor perumahan memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi pada masa Pandemi Covid-19 saat ini.

Efek berganda (multiplier effect) dari pembangunan infrastruktur perumahan ini dapat mendorong ratusan industri lainnya.

Dengan demikian, diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor lain untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dia mencontohkan, 6.000 meter persegi dari satu hektar lahan dapat dibangun satu kompleks perumahan.

Dari jumlah tersebut dimungkinkan tersedia sekitar 60 rumah dengan luas tanah masing-masing sekitar 100 meter persegi.

Proses pembangunan satu rumah saja bisa membutuhkan sekitar 10 orang. Dengan demikian, luasan satu hektar kompleks perumahan bisa menyerap setidaknya 600 pekerja.

"Jadi, betapa pentingnya menggerakkan sektor properti," pungkas Basuki.

Adapun hingga tahun 2024, ditargetkan sebanyak 70 persen masyarakat telah memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan terjangkau.