JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konsrtuksi (LPJK) di Gedung DPR RI, Selasa (1/12/2020).
Salah seorang peserta, Arie Setiadi Moerwanto, dalam paparannya mengatakan, saat ini masih terdapat penyedia jasa konstruksi yang belum bisa menjangkau teknologi 4.0.
Fakta ini menyebabkan ketidakseimbangan persaingan di antara para penyedia jasa konstruksi yang beroperasi di Indonesia.
"Supaya tercipta kompetisi yang fair, semua penyedia jasa konstruksi mesti melakukan penyesuaian dalam menggunakan teknologi tersebut," kata Arie.
Arie yang juga Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2016-2018 ini menjamin, jika terpilih menjadi pengurus LPJK, dia akan membuat satu sistem berbasis teknologi 4.0.
Baca juga: Indonesia Kekurangan Spesialis Konstruksi, Mantan Dirjen Bina Marga Turun Gunung
Tujuannya, untuk mendorong agar penyedia jasa konstruksi terbiasa dengan sistem teknologi 4.0.
"Jadi kita harus buat satu sistem sehingga semuanya bisa belajar ke sana, karena kalau tidak, jarak antara yang bisa memanfaatkan teknologi dan tidak bisa menjadi lebar," jelasnya.
Melalui pemanfaatan teknologi secara maksimal maka akan semakin mempermudah kerja-kerja konstruksi di Indonesia.
Tak hanya itu, teknologi juga dapat menciptakan sejumlah efisiensi dalam pekerjaan konstruksi.
"Kita tidak bisa menolak dan bahkan harus mengikuti teknologi industri 4.0 karena ini memberikan sisi positif, efisiensi, dan efektivitas," imbuh Arie.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan