Selain Irigasi, Kementerian PUPR Garap Konektivitas "Food Estate"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan meningkatkan konektivitas menuju lokasi pengembangan lumbung pangan baru atau kawasan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, konektivitas antar wilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien.

"Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas disamping memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian," tegas Basuki dalam siaran pers, Jumat (6/11/2020).

Peningkatan konektivitas tersebut mencakup perbaikan kualitas jalan dan jembatan menuju Daerah Irigasi (DI) Dadahup, Kabupaten Kapuas dan DI Belanti, serta Kabupaten Pulang Pisau dengan total panjang 76,8 kilometer.

Pekerjaan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 792,37 miliar dengan skema kontrak tahun jamak (MYC).

Saat ini, progresnya masih dalam tahap lelang yang ditargetkan akan ditandatangani kontrak pembangunan pada pertengahan November 2020.

Baca juga: Berkongsi dengan WIKA dan Adipatria, HK Garap Saluran Air Food Estate

Untuk peningkatan konektivitas menuju DI Dadahup, total panjang penanganan 34,68 kilometer akan dibagi menjadi 3 paket pekerjaan dan peningkatan kondisi jembatan kawasan DI Dadahup sepanjang 60 meter.

Biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini sebanyak Rp 336,96 miliar.

Kemudian, konektivitas menuju DI Belanti akan direncanakan dengan total panjang mencapai 41,85 kilometer.

Dalam konektivitas ke DI Belanti akan dibagi menjadi 5 paket pekerjaan dan peningkatan kondisi jembatan kawasan sepanjang 170 meter.

Adapun alokasi anggaran untuk konektivitas DI Belanti senilai Rp 455,41 miliar.

Sementara perluasan kawasan lumbung pangan yang akan ditanami singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kementerian PUPR juga akan membangun jalan utama sepanjang 10 kilometer di dalam kawasan prioritas 2.000 hektar dan jalan sekunder 25 kilometer.

Perkiraan anggaran untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 336,91 miliar.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng telah melakukan Survey Topografi sepanjang lebih dari 10 kilometer di kawasan 2.000 hektar masih belum dibebaskan.

Saat ini, penyusunan Detail Desain (DED) dan penyiapan Readines Criteria (kesiapan kriteria) masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari Kementerian Pertahanan sebagai pemimpin sektor kesiapan lahan.