Berbatasan dengan Malaysia, Bakal Pusat Ekonomi Nunukan Tuntas 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sei Pancang.

Konstruksi pos ini telah dimulai sejak 24 Februari 2020 dah ditargetkan selesai pada 17 Juli 2021. Saat ini, progres pembangunannya mencapai 27 persen.

Pos lintas batas ini merupakan satu dari empat PLBN yang dibangun di Provinsi Kalimantan Utara.

Tiga PLBN lainnya yakni Long Midang dan Labang di Kabupaten Nunukan serta Long Nawang di Kabupaten Malinau.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, PLBN ini akan menjadi ikon batu pada pintu gerbang perbatasan Indonesia dan Malaysia serta menjadi cikal bakal pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Nunukan.

Baca juga: Patung Soekarno di PLBN Motamasin Jadi Obyek Swafoto Warga NTT

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang keluar masuk Indonesia, namun akan menjadi embrio pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," ujar Basuki seperti dikutip Kompas.com dari laman resmi Kementerian PUPR, Senin (7/9/2020).

Sebagai informasi, seluruh area PLBN dibangun di atas lahan seluas 68.169 meter persegi yang terbagi menjadi dua zona yakni zona inti dan zona pendukung.

Kedua zona tersebut meliputi bangungna utama setinggi tiga lantai dengan luas 5.613 meter persegi, mess pegawai setinggi dua lantai seluas 1.904 meter persegi, dan Wisma Indonesia setinggi dua lantai seluas 1.888 meter persegi.

Selain itu, guna mendukung operasionalisasi, Kementerian PUPR juga membangun X-Ray cabin baggage, parkir kendaraan, jembatan selasar, dan pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing (MEP) kawasan.

Pembangunan PLBN Sei Pancang juga mengembangkan konsep infrastruktur hijau melalui penataan lansekap, penanaman pohon dan rumput serta roof garden untuk bangunan bertingkat.

Basuki menambahkan, pembangunan PLBN ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Adapun anggarannnya bersumber dari APBN sebesar Rp 226,18 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) tahun 2020-2021.