Lewat Batang, Indonesia Bersaing Ketat dengan Thailand, Vietnam, dan Kamboja

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia harus bersaing ketat dengan jiran Asia Tenggara dalam memperebutkan perusahaan dan investor multinasional yang akan merelokasi industrinya dari China.

Pesaing kuat Indonesia adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Kamboja. Keempat negara ini memiliki paket investasi di sektor industri yang dianggap tak kalah menarik.

Partner dari Law Firm Tuah and Suparto Andrew Tuah mengatakan, tantangan Indonesia memang sangat berat, karena negara-negara tersebut sangat siap untuk dijadikan tempat relokasi dan juga diversifikasi perusahaan multinasional atau multi national company (MNC).

"Namun demikian, bukan berarti Indonesia tidak memiliki faktor keunggulan dibanding mereka," kata Andrew menjawab Kompas.com, Kamis (23/7/2020).

Menurut Andrew, ada empat hal yang menjadi keunggulan Indonesia yakni sumber daya manusia, pasar yang terus berkembang, upah minimum regional (UMR), dan harga sewa lahan.

Baca juga: Jawa Tengah Trending, Bakal Primadona Baru Kawasan Industri?

Untuk UMR, Indonesia menawarkan angka 116-292 dollar AS per bulan, Thailand 297-319 dollar AS per bulan, Vietnam 132-190 dollar AS per bulan, Kamboja 190 dollar AS per bulan, dan Filipina 132-190 dollar AS per bulan.

Sementara untuk biaya utilitas, Indonesia mematok 0,06 dollar AS, Thailand 0,14 dollar AS, Vietnam 0,07 dollar AS, Kamboja 0,11 dollar AS, dan Filipina 0,13 dollar AS.

Harga sewa, Indonesia membanderol 0,34-5,13 dollar AS, Thailand 0,63 dollar AS, Vietnam 4,00-5,00 dollar AS, Kamboja 1,00-1,50 dollar AS, dan Filipina 4,46-6,48 dollar AS.

ada pun untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada angka 0,53, Tahiland 0,6, Vietnam 0,67, Kamboja, 0,49, dan Filipina 0,55.

Dengan fakta ini, ada banyak MNC yang terus mengincar Indonesia untuk dijadikan wilayah diversifikasi dan ekspansi usahanya.

Bahkan, Andrew menyebut, MNC asal Hong Kong sudah melakukan uji coba operasional.

Mereka beranggapan, Indonesia mengalami kemajuan signifikan terutama di segmen birokrasi dan administrasi perizinan.

Dengan diberlakukannya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), Indonesia sudah sangat siap bersaing.

Baca juga: Empat Sektor Penopang Kawasan Industri dan Rekomendasi Masa Depan

"Dulu memang mengurus perizinan usaha seperti Surat Izin Penggunaan Peruntukan Tanah (SIPPT) bisa sampai enam bulan. Tapi sekarang satu minggu saja sudah beres," buka Andrew.

"Sepanjang pemerintah melakukan improvisasi in ease of doing business, saya optimistis, Indonesia lebih menarik," imbuh dia.

Kendati demikian, Andrew menyarankan Pemerintah untuk menunjukkan image  bagus dan positif, OSS cepat, tax allowance yang menarik, serta perbanyak bonded zone.

"Para investor melihat ini oportunity yang pas. Terutama setelah Presiden Jokowi meresmikan Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah pada 30/6/2020, pilihan bonded zone dan industrial estate Indonesia menjadi lebih variatif dan menarik," tutur dia.

Hal senada dikatakan Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip. Dalam keterangan tertulisnya, dia menuturkan, Indonesia siap menangkap peluang itu dengan mempersiapkan kawasan industri terpadu baru. 

Salah satunya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sementara kawasan industri lainnya ada di Brebes, dan Subang (Jawa Barat)

Oleh karena itu, sinergi Pemerintah dengan dunia usaha diharapkan dapat mempercepat proses relokasi industri, sekaligus membangun optimisme untuk kebangkitan industri sebagai penggerak pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Kesiapan Kawasan Industri Merespons Permintaan Jokowi Terkait Diskon Harga untuk Investor Asing

“Kawasan industri terpadu Batang saat ini dipersiapkan pemerintah untuk menjadi destinasi relokasi industri global ke Indonesia," kata Willson.

Batang juga memiliki banyak potensi. Antara lain lokasinya yang berada di antara Brebes dan Semarang.

Kemudian, tingkat upah yang kompetitif yakni Rp 2,06 juta per bulan, dukungan infrastruktur seperti akses Tol Trans-Jawa, pelabuhan, dan jalur kereta api Jakarta-Surabaya, peruntukan 4.300 hektar lahan industri, serta harga lahan yang kompetitif.

Selain itu, terdapat stimulus dan insentif termasuk tax holiday, granted land right, kemudahan mengakuisisi lahan, serta pengurangan retribusi dan pajak lokal.

Tantangan berikutnya adalah komitmen akselerasi dalam proses perizinan dan birokrasi agar daya jual kawasan ini menarik bagi para investor.

Kinerja Pasar Secara Umum

Sementara secara umum, kinerja pasar kawasan industri Indonesia mengalami stagnasi dengan kecenderungan pelemahan, baik dalam suplai, rerata harga dan tingkat penjualan lahan.

Pasokan lahan industri cenderung stagnan, hal ini karena kelangkaan dan tingginya harga lahan.

Lahan industri yang telah terserap sekitar 52 hektar, didominasi oleh sektor otomotif di Koridor Timur sebesar 62 persen. Dengan prediksi masih terdapat peningkatan transaksi saat ini.

Baca juga: Argo Manunggal Rilis Kawasan Industri di Jawa Tengah Kuartal III-2020

Sedangkan serapan baru di Koridor Timur dan Barat pada periode ini merupakan lanjutan dari kesepakatan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, baik untuk sektor otomotif,  termasuk potensi serapan dari sektor data center.

Nilai serapan pada periode ini cenderung stabil dibanding periode sebelumnya, di kisaran 68,2 persen.

Demikian halnya dengan harga sewa yang cenderung stabil. Di koridor timur berkisar Rp 2,4 juta-Rp 3,2 juta untuk permintaan 1-3 hektar lahan.

"Kami memprediksi peningkatan harga jual lahan industri dan service charge sekitar 3 persen untuk perbaikan dan pemeliharaan kawasan," kata Willson.

Ke depan, perluasan lahan industri akan membidik wilayah perkotaan dengan infrastruktur yang baik (ketersediaan jaringan jalan tol, pelabuhan, dan rel kereta).

SDM yang potensial, UMR yang kompetitif, dukungan regulasi yang kondusif untuk industri, dan juga dekat dengan industri pendukungnya akan memengaruhi daya saing kawasan.

"Wilayah-wilayah dengan karakter ini akan menjadi wilayah yang dibidik oleh para industrialis," tuntas Willson.