Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/07/2020, 18:17 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Penataan Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki memprediksi, kawasan koridor timur Jakarta akan mengalami defisit ketersediaan air baku sebanyak 1,6 meter kubik per detik.

"Ini yang harus diperhatikan (pengembang) dalam membangun kawasan permukiman di koridor timur Jakarta," ucap Kamarzuki dalam konferensi virtual, Kamis (2/7/2020).

Kamarzuki menjelaskan, ketersediaan air baku yang bersumber dari Waduk Jatiluhur pada Tahun 2030 mendatang hanya sebesar 55 meter kubik per detik.

Sementara kebutuhannya lebih dari itu. Jakarta saja membutuhkan air sebanyak 41,6 meter kubik per detik.

Belum Kabupaten Bekasi yang membutuhkan air baku 7,1 meter kubik per detik, dan Kota Bekasi sebanyak 7,9 meter kubik per detik.

Dari jumlah tersebut, defisitnya sekitar 1,6 meter kubik per detik.

Oleh sebab itu, Pemerintah saat ini sedang mengantisipasi kekurangan air baku tersebut dengan pembangunan 350 Situ, Danau, Embung, dan Waduk (SDEW) yang ditetapkan sebagai Sumber Daya Air (SDA).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Baca juga: Jokowi Copot 4 Pusat Permukiman dari Perpres 54/2008

Kamarzuki mengatakan, dari jumlah tersebut tiga waduk yang dibangun yakni Waduk Ciawi, Waduk Sukamahi, serta Waduk Karian.

Waduk tersebut tak hanya memberikan ketersediaan air baku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabek-Punjur, tetapi juga untuk pengendalian banjir.

Menurut Kamarzuki, terbitnya Perpres 60 Tahun 2020 adalah untuk menangani enam isu strategis yang menjadi permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur.

Keenam isu tersebut adalah banjir, ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, kemacetan dan juga antisipasi pemindahan Ibu Kota Negara.

"Kawasan ini harus ditangani secara khusus karena memiliki fungsi ekonomi yang besar dan memberi dampak pada dinamika kebutuhan ruang fisik dan sosial yang tinggi," pungkas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com