Sepuluh Tahun Lagi, Koridor Timur Jakarta Diprediksi Krisis Air Baku

Kompas.com - 02/07/2020, 18:17 WIB
Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Gambar diambil pada Senin (7/11/2016) KOMPAS.com/RENI SUSANTIWaduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Gambar diambil pada Senin (7/11/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Penataan Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki memprediksi, kawasan koridor timur Jakarta akan mengalami defisit ketersediaan air baku sebanyak 1,6 meter kubik per detik.

"Ini yang harus diperhatikan (pengembang) dalam membangun kawasan permukiman di koridor timur Jakarta," ucap Kamarzuki dalam konferensi virtual, Kamis (2/7/2020).

Kamarzuki menjelaskan, ketersediaan air baku yang bersumber dari Waduk Jatiluhur pada Tahun 2030 mendatang hanya sebesar 55 meter kubik per detik.

Sementara kebutuhannya lebih dari itu. Jakarta saja membutuhkan air sebanyak 41,6 meter kubik per detik.

Belum Kabupaten Bekasi yang membutuhkan air baku 7,1 meter kubik per detik, dan Kota Bekasi sebanyak 7,9 meter kubik per detik.

Dari jumlah tersebut, defisitnya sekitar 1,6 meter kubik per detik.

Oleh sebab itu, Pemerintah saat ini sedang mengantisipasi kekurangan air baku tersebut dengan pembangunan 350 Situ, Danau, Embung, dan Waduk (SDEW) yang ditetapkan sebagai Sumber Daya Air (SDA).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Baca juga: Jokowi Copot 4 Pusat Permukiman dari Perpres 54/2008

Kamarzuki mengatakan, dari jumlah tersebut tiga waduk yang dibangun yakni Waduk Ciawi, Waduk Sukamahi, serta Waduk Karian.

Waduk tersebut tak hanya memberikan ketersediaan air baku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabek-Punjur, tetapi juga untuk pengendalian banjir.

Menurut Kamarzuki, terbitnya Perpres 60 Tahun 2020 adalah untuk menangani enam isu strategis yang menjadi permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur.

Keenam isu tersebut adalah banjir, ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, kemacetan dan juga antisipasi pemindahan Ibu Kota Negara.

"Kawasan ini harus ditangani secara khusus karena memiliki fungsi ekonomi yang besar dan memberi dampak pada dinamika kebutuhan ruang fisik dan sosial yang tinggi," pungkas dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X