Antisipasi Membeludaknya Turis Pasca-pandemi, Pemerintah Sulap 2.750 Rumah Tak Layak Huni Jadi "Homestay"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendorong Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Melalui program tersebut, 2.750 rumah tidak layak huni (RTLH) di lima KSPN akan dibedah dan dijadikan sebagai homestay untuk menarik wisatawan.

Rinciannya, rumah di Danau Toba yang akan dibedah sebanyak 1.000 unit, Borobudur 350 unit, Mandalika 500 unit, Labuan Bajo 600 unit, dan Likupang 300 unit.

Total anggaran yang akan disalurkan untuk Program Sarhunta ini senilai Rp 429,23 miliar.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Sarhunta merupakan bagian dari kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami akan berupaya untuk mengubah wajah rumah-rumah di daerah KSPN agar mampu menarik para wisatawan lokal maupun asing untuk datang,” ujar Khalawi dalam siaran pers, Jumat (26/6/2020).

Kementerian PUPR ditugaskan pada pengembangan sarana infrastruktur di 5 KSPN untuk meningkatkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat pasca Pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, program tersebut dilakukan untuk mengantisipasi membuludaknya wisatawan ke lokasi KSPN menjelang tatanan normal baru di Indonesia.

Pembangunan Sarhunta terbagi menjadi dua kegiatan yakni, peningkatan kualitas RTLH di sepanjang koridor menuju lokasi pariwisata dan pembangunan baru atau perbaikan rumah tradisional di kawasan tersebut.

Adapun jumlah bantuan yang akan disalurkan untuk program peningkatan kualitas sebesar Rp 90 juta. 

Sedangkan pembangunan rumah baru atau perbaikan rumah tradisional mendapat bantuan senilai Rp 180 juta.

Baca juga: Pemerintah Kucurkan Lebih dari Setengah Triliun Rupiah Bedah Rumah di Papua

Pelaksanaan Program Sarhunta ini nantinya akan dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Kementerian PUPR.

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan melibatkan masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, tenaga ahli dari beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Universitas Udayana, serta Satuan Vertikal Penyediaan Perumahan (SNVT) Penyediaan Perumahan di setiap provinsi daerah KSPN untuk melakukan pendataan dan melakukan pemantauan pembangunan rumah tersebut.

Pembangunan rumah masyarakat di 5 KSPN merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19.

Namun demikian, desain rumah tersebut harus mencerminkan adat daerah yang bersangkutan dan dimodifikasi menjadi lebih modern. Sehingga, wisatawan lokal dan asing tertarik untuk tinggal di hunian tersebut.