Karyawan Swasta Bisa Menjadi Peserta Paling Lambat Setelah Tapera Berjalan 7 Tahun

Kompas.com - 05/06/2020, 19:30 WIB
Ilustrasi rumah Kementerian PUPRIlustrasi rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Hal ini tertuang dalam Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2020.

Dengan berlakunya PP tersebut, maka Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dapat segera beroperasi.

BP Tapera bertugas menghimpun dana murah jangka panjang untuk pembiayaan rumah dengan harga terjangkau dan mewujudkan mimpi rumah pertama.

Namun, dalam tahap awal atau selama dua tahun pertama, lembaga ini akan berfokus pada operasionalisasi layanan Tapera bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum).

Baca juga: Dana FLPP Akan Dilimpahkan ke BP Tapera Secara Bertahap

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, setelah itu, pada tahun 2021, lembaga ini mulai mengawal pengalihan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke BP Tapera.

"Jadi pertama kami membangun kredibilitas badan dan fokus pada ASN," ucap Adi dalam konferensi video, Jumat (5/6/2020).

Kemudian, pada tahun 2022-2023, BP Tapera akan memperluas kepesertaan kepada pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Derah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta TNI/POLRI.

"Yang pertama melayani ASN, kami coba mengelola secara lebih kredibel. Setelah kami sukses mengelola, baru segmen beralih ke BUM, BUMD, BUMDes, TNI/POLRI," tutur Adi.

Adi menambahkan, pihaknya akan membuat peta jalan atau roadmap guna memfasilitasi pegawai BUMN, BUMD, BUMDes, serta TNI/POLRI.

Lalu fokus selajutnya adalah mengembangkan layanan Tapera melalui aplikasi digital, guna memudahkan peserta melihat dana tabungan mereka.

Baca juga: Sejumlah Manfaat Tapera untuk Peserta yang Sudah Memiliki Rumah

Sementara kepesertaan untuk pekerja swasta paling lama dilaksanakan tujuh tahun setelah PP Penyelenggaraan Tapera diterbitkan.

"Baru tahun 2024 diharapkan BP Tapera bisa jadi institusi yang kredibel dan berkelas dunia," ucap dia.

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Ariantoro menuturkan pihaknya sudah memetakan potensi pekerja yang akan bergabung menjadi peserta Tapera.

Eko mengatakan, sebanyak 4,2 juta ASN diperkirakan akan menjadi peserta. Sementara selama 5 tahun periode pertama BP Tapera, lembaga ini diperkirakan dapat menghimpun sekitar 13 juta peserta.

"Bahwa dalam 5 tahun periode pertama BP Tapera beropasi sampai 2024, target kami, sekitar 13 juta peserta. ini adl kelompok peserta," kata Eko.

 

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Tapera



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengapa Kondisi Jalan di Indonesia Tak Semulus UEA, Malaysia dan Singapura?

Mengapa Kondisi Jalan di Indonesia Tak Semulus UEA, Malaysia dan Singapura?

Berita
Rencana Perdamaian PKPU Sentul City Disahkan, Konsumen Ajukan Peninjauan Kembali

Rencana Perdamaian PKPU Sentul City Disahkan, Konsumen Ajukan Peninjauan Kembali

Berita
Sungai Deli Penuh Sampah, Bobby Nasution: Jadi Perhatian, Harus Bersih

Sungai Deli Penuh Sampah, Bobby Nasution: Jadi Perhatian, Harus Bersih

Kawasan Terpadu
Masih Uji Coba, E-Parking Sudah Setor Rp 10 Juta ke Kas Pemkot Medan

Masih Uji Coba, E-Parking Sudah Setor Rp 10 Juta ke Kas Pemkot Medan

Kawasan Terpadu
Bakal Divestasi Tiga Ruas Tol, Jasa Marga Bidik Rp 1,5 Triliun hingga Rp 3 Triliun

Bakal Divestasi Tiga Ruas Tol, Jasa Marga Bidik Rp 1,5 Triliun hingga Rp 3 Triliun

Berita
Enam Hal yang Wajib Diketahui untuk Membangun Pondasi Rumah

Enam Hal yang Wajib Diketahui untuk Membangun Pondasi Rumah

Konstruksi
Kuartal I Tahun 2021, Program Sejuta Rumah Capai 164.071 Unit

Kuartal I Tahun 2021, Program Sejuta Rumah Capai 164.071 Unit

Perumahan
'Seluruh Bangunan di Kawasan Heritage Harus Mengikuti Regulasi Cagar Budaya'

"Seluruh Bangunan di Kawasan Heritage Harus Mengikuti Regulasi Cagar Budaya"

Kawasan Terpadu
Tips Inspirasi Ruangan Nyaman dari IKEA Kota Baru Parahyangan

Tips Inspirasi Ruangan Nyaman dari IKEA Kota Baru Parahyangan

Tips
BPN Serahkan Sertifikat Tanah untuk Pusat Pendidikan Pelatihan Propam Polri

BPN Serahkan Sertifikat Tanah untuk Pusat Pendidikan Pelatihan Propam Polri

Berita
Gandeng Moie, Fairpoint Hadirkan Apartemen Rp 30 Miliar

Gandeng Moie, Fairpoint Hadirkan Apartemen Rp 30 Miliar

Apartemen
1.000 Rumah Tak Layak Huni di Kendal Siap Diperbaiki

1.000 Rumah Tak Layak Huni di Kendal Siap Diperbaiki

Perumahan
Fokus Tangani Covid-19, Waskita Bantah Ada Kenaikan Gaji Karyawan

Fokus Tangani Covid-19, Waskita Bantah Ada Kenaikan Gaji Karyawan

Berita
Gubernur NTT: Konstruksi Bangunan Harus Tahan Gempa dan Bencana

Gubernur NTT: Konstruksi Bangunan Harus Tahan Gempa dan Bencana

Konstruksi
[POPULER PROPERTI] Kecuali Cijago, Tol JORR II Bakal Tersambung Akhir 2021

[POPULER PROPERTI] Kecuali Cijago, Tol JORR II Bakal Tersambung Akhir 2021

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X