Pemerintah Gelontorkan Rp 70 Miliar Bedah 4.000 Rumah di Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah akan mengalokasikan anggaran Rp 70 miliar untuk melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)

Sumber pendanaan kegiatan BSPS di SNVT Sulteng pada tahun ini bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) melalui National Affordable Housing Program (NAHP).

Sejumlah dana Rp 52,5 miliar dari APBN untuk membiayai 3.000 unit rumah dan Rp 17,5 miliar dari PLN/NAHP.

“Jumlah penerima Program BSPS atau bedah rumah dari Kementerian PUPR di Provisnsi Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 unit dengan total anggaran senilai Rp 70 miliar,” ujar Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Sulawesi Tengah Rezki Agung dalam siaran pers, Jumat (5/6/2020).

Rezki melanjutkan, pelaksanaan program tersebut tak dihentikan meski ada Pandemi Covid-19 untuk memberikan rumah layak huni kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Pelaksaan program BSPS tersebut tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perumahan Tahap I dan II, jumlah penerima bantuan BSPS di Provinsi Sulteng sebanyak 4.000 unit.

Pada tahap pertama, penerima BSPS ini sebanyak 2.800 unit rumah penerima bantuan. Sementara, pada tahap kedua akan disalurkan untuk 1.200 unit rumah.

Adapun bantuan BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah tersebar di 1 kota dan 8 kabupaten.

Rinciannya, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 954 unit, Kabupaten Poso sebanyak 500 unit, Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 562 unit, Kabupaten Morowali sebanyak 488 unit.

Baca juga: Jelang Normal Baru, 3.000 Rumah di Bali Siap Dibedah

Kemudian, Kabupaten Morowali Utara sebanyak 349 unit, Kabupaten Banggai Kepulauan sebanayk 260 unit, Kabupaten Buol sebanyak 100 unit, serta Kota Palu sebanyak 171 unit.

Adapun bantuan kegiatan BSPS yang akan disalurkan untuk Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) tersebut sebesar Rp 17,5 juta per unit.

Secara rinci, Rp 15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang atau pekerja.

Dalam kegiatan padat karya Program BSPS, teknis pembayaran upah tukang dilakukan jika progres pekerjaan rumah telah mencapai 30 persen dengan metode pembayaran tunai.

Pembayaran tersebut dilakukan oleh pihak Bank penyalur kepada penerima bantuan yang kemudian diserahkan ke tukang yang bersangkutan dan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa, Korfas, dan Fasilitator.