PP Tapera Terbit, Pengembang Anggap Dapat Kurangi Beban Negara

Kompas.com - 03/06/2020, 16:39 WIB
Ilustrasi perumahan. Dok. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPRIlustrasi perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah ( PP) No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dengan demikian, maka Badan Penyelengaraan Tapera juga akan segera beroperasi. Termasuk kewajiban membayar iuran yang akan dipotong dari penghasilan  pekerja

Dalam PP tersebut disebutkan, pekerja yang gajinya dipotong untuk pengumpulan dana Tapera adalah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/ Polri termasuk prajurit siswa TNI, pejabat negara, pekerja BUMN, BUMD, BUMDes, dan pekerja swasta.

Tapera dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Sesuai amanat UU ini, negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Baca juga: Pemerintah Klaim Program Sejuta Rumah Kurangi Dampak Covid-19, Ini Reaksi Pengembang

Upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat.

Untuk itulah, negara menyelenggarakan sistem tabungan perumahan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyambut antusias dengan diterbitkannya PP tersebut.

"Menurut saya bagus, Tapera harus segera diaktifkan untuk mengurangi beban negara," kata Junaidi kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2020).

Junaidi melanjutkan, program KPR bersubsidi yang dijalankan Pemerintah seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), serta Subsidi Selisih Bunga (SSB) kemungkinan tak diperlukan setelah ada Tapera.

Sebab, Tapera bertujuan untuk menghimpun dana dari rakyat untuk membangun rumah layak huni bagi rakyat.

Terbitnya PP Tapera juga membuat masyarakat dapat membeli rumah dengan bunga khusus yang jauh lebih rendah dari melalui dana Tapera.

Menurut Junaidi, adanya Tapera membuat industri perumahan jauh lebih sejahtera ketimbang saat ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X