Mendagri Terbitkan Pedoman New Normal di Mal, APPBI: Kami Siap Ikuti

Kompas.com - 30/05/2020, 18:45 WIB
Ilustrasi mal ShutterstockIlustrasi mal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman dari Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Kepmen yang diterbitkan tersebut memuat protokol kenormalan baru atau new normal untuk pusat keramaian, yakni pasar, pertokoan, serta mal.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan aktivitas Pemerintah dan masyarakat selayaknya seperti kondisi sebelum Pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia ( APPBI) menyatakan kesiapannya mengikuti pedoman new normal yang diterbitkan oleh Mendagri tersebut.

"Iya, kami siap sekali," tegas Ketua Umum APPBI A Stefanus Ridwan kepada Kompas.com, Sabtu (30/5/2020).

Baca juga: Asosiasi Pusat Belanja Kantongi Protokol Kesehatan dari Kemenkes

Menurut Stefanus, protokol tersebut sama dengan yang diajukan APPBI kepada Kementerian Perekonomian.

Hingga saat ini, APPBI masih menunggu persetujuan SOP protokol kesehatan Covid-19 yang diajukan kepada Kemenko Perekonomian.

Terkait jam pengoperasional mal pada fase new normal, Stefanus mengungkapkan, aturan tersebut mengikuti kebijakan pengelola mal masing-masing.

Menurutnya, jam operasional bergantung pada banyak hal, seperti jam buka dan tutup perkantoran di sekitar mal maupun transportasi.

"Setiap lokasi punya kondisi spesifik yang harus dipertimbangkan," ucap Stefanus.

Adapun isi protokol kenormalan baru untuk mal yang diterbitkan Mendagri sebagai berikut:

1) Semua fasilitas komersial swasta, industri, dan bentuk-bentuk bisnis lainnya yang beroperasi di dalam yurisdiksi teritorial dari Pemerintah Daerah wajib untuk menyerahkan "Rencana Pengelolaan Normal Baru" kepada unit Pemerintah Daerah yang akan merinci pengaturan dan tata kelola pusat keramaian sesuai dengan perlindungan/protokol yang diperlukan sebelum dimulainya kembali beroperasi.

2) Pengelola dan satuan pengamanan wajib menerapkan aturan jarak fisik (physical distancing) dan jarak sosial (social distancing) pada setiap gerai, toko, antrean, dan semua fasilitas lainnya minimal satu (1) meter tetapi lebih disarankan sejauh dua (2) meter antara individu di semua ruang publik.

3) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan akan berkumpul.

4) Untuk toko dan pusat komersial seperti pusat perbelanjaan, butik, supermarket, dan bank perlu menetapkan jumlah maksimum orang yang bisa memasuki tempat itu.

5) Pusat perbelanjaan harus mensosialisasikan transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (cashless).

6) Pengelola harus membatasi jumlah orang yang masuk lift dan pengelola harus mulai memperbanyak mesin penjual makanan/minuman otomatis daripada mengoperasikan kafetaria secara penuh untuk mengurangi kontak langsung.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

131 Mobil Tangki Layani 600 SPBU, Ini yang Dilakukan Pertamina Agar 'Zero Accident'

131 Mobil Tangki Layani 600 SPBU, Ini yang Dilakukan Pertamina Agar "Zero Accident"

Ritel
Sinarmas Land Akuisisi Tiga Perusahaan Properti Senilai Rp 347,77 Miliar

Sinarmas Land Akuisisi Tiga Perusahaan Properti Senilai Rp 347,77 Miliar

Berita
Arsitek Wajib Punya STRA, Ini Cara Daftarnya

Arsitek Wajib Punya STRA, Ini Cara Daftarnya

Arsitektur
Pemerintah Bantah UUCK Dorong Alih Fungsi Lahan Sawah

Pemerintah Bantah UUCK Dorong Alih Fungsi Lahan Sawah

Berita
Milenial Dominasi Pembelian Apartemen Rp 300 Jutaan di Citra Landmark

Milenial Dominasi Pembelian Apartemen Rp 300 Jutaan di Citra Landmark

Apartemen
Masyarakat Bisa Laporkan Bangunan Tak Layak Fungsi dan Membahayakan

Masyarakat Bisa Laporkan Bangunan Tak Layak Fungsi dan Membahayakan

Berita
Dana Subsidi Tersedia, Sinyal bagi Pengembang dan Perbankan untuk Kembali Memulai Bisnis Rumah

Dana Subsidi Tersedia, Sinyal bagi Pengembang dan Perbankan untuk Kembali Memulai Bisnis Rumah

Berita
[POPULER PROPERTI] Sertifikat Elektronik dan Konvensional Punya Kedudukan Sama di Mata Hukum

[POPULER PROPERTI] Sertifikat Elektronik dan Konvensional Punya Kedudukan Sama di Mata Hukum

Berita
Berapa Cicilan Rumah Rp 700 Juta Tanpa DP? Temukan Rinciannya

Berapa Cicilan Rumah Rp 700 Juta Tanpa DP? Temukan Rinciannya

Perumahan
Tanggul Citarum Jebol, Jokowi Targetkan Perbaikan Tuntas Dua Hari

Tanggul Citarum Jebol, Jokowi Targetkan Perbaikan Tuntas Dua Hari

Berita
Warga Bandung, Siap-siap IKEA Bakal Buka Gerai Semester I

Warga Bandung, Siap-siap IKEA Bakal Buka Gerai Semester I

Ritel
Jokowi Wajibkan Pengembang Bangun Hunian Berimbang, Baik Skala Besar maupun Kecil

Jokowi Wajibkan Pengembang Bangun Hunian Berimbang, Baik Skala Besar maupun Kecil

Perumahan
Tak Hanya Merancang, Arsitek Dituntut Lakukan Pengkajian Bangunan Gedung

Tak Hanya Merancang, Arsitek Dituntut Lakukan Pengkajian Bangunan Gedung

Berita
Rumah.com Resmi Jadi Penyedia Teknologi Pameran Properti Virtual BTN

Rumah.com Resmi Jadi Penyedia Teknologi Pameran Properti Virtual BTN

Berita
Berikut Prosedur dan Persyaratan Memperoleh PBG sebagai Ganti IMB

Berikut Prosedur dan Persyaratan Memperoleh PBG sebagai Ganti IMB

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X