Soal Tempat Mangkal Ojol, Ini Saran Kementerian ATR/BPN

Kompas.com - 14/03/2020, 08:00 WIB
Ilustrasi ojek online, tarif baru ojek online ShutterstockIlustrasi ojek online, tarif baru ojek online

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini, para pengemudi ojek online kerap menimbulkan kemacetan terutama di ruang publik. 

Pengendara biasanya memanfaatkan lahan kosong, pinggir jalan, maupun lokasi transportasi umum seperti terminal, stasiun, dan halte.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang menyebut, status ojek online yang bukan merupakan transportasi publik membuatnya sulit untuk diatur.

Apalagi, banyaknya pengendara yang berkumpul dan menjemput di titik tertentu bisa menyebabkan kekacauan lalu lintas.

"Sebenarnya, untuk ojek online, di tata ruang yang diatur adalah transportasi secara publik. Jadi kalau persoalannya bukan di titik jemput, tapi di titik mangkalnya. Titik mangkalnya itu di lahan kosong," kata Budi.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki menilai tempat parkir memang seharusnya diatur.

Baca juga: Pertumbuhan Ojol, Kegagalan Pemerintah Menyediakan Transportasi Umum

Dia mengatakan, saat ini pihaknya menyarankan pemerintah daerah untuk memasukkan aturan mengenai penempatan lokasi parkir bagi pengendara ojek online dalam rencana tata ruang.

Namun, aturan ini rencananya baru dimasukkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta yang saat ini memasuki tahap revisi.

Jika telah disetujui dalam RDTR, setiap stasiun di DKI Jakarta nantinya harus menyediakan lahan khusus sebagai tempat tunggu untuk para pengendara ojek online.

"Kalau di DKI, sedang revisi RDTR-nya agar memasukkan persyaratan di stasiun harus ada parkir ojek online," kata Abdul di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (10/3/2020).

Namun Abdul juga menekankan agar pihak terkit seperti Satpol PP untuk turut menertibkan pengendara yang sering mangkal di ruang publik.

"Tidak bisa semua diserahkan di peraturan ruang di situ. Kami siapkan, asal peraturannya bisa dipahami. Rancangan tata ruang, dipersyaratkan bisa di mana di setiap stasun bisa parkir (ojek) online," ucap Abdul.

Sedangkan menurut Budi, pihaknya nanti akan merekomendasikan lokasi-lokasi khusus yang bisa digunakan sebagai lahan untuk pengendara ojek online.

"Dari sisi pengendalian kami akan lihat nanti kalau memang ada tempat-tempat tertentu kami akan coba rekomendasikan daerah tersebut karena memang peraturan zonasinya pasti ada," tutur Budi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Pencari Rumah yang Menghindari Klaster Penularan Covid-19 Meningkat

Angka Pencari Rumah yang Menghindari Klaster Penularan Covid-19 Meningkat

Hunian
Tahun 2020, Anggaran Ditjen Cipta Karya Terserap Rp 14,96 Triliun

Tahun 2020, Anggaran Ditjen Cipta Karya Terserap Rp 14,96 Triliun

Berita
Rumah di CitraLand Lampung Roboh, Ciputra Siap Bertanggung Jawab

Rumah di CitraLand Lampung Roboh, Ciputra Siap Bertanggung Jawab

Berita
Usai Pandemi, 55,6 Persen Karyawan Pilih Kombinasi WFO dan WFH

Usai Pandemi, 55,6 Persen Karyawan Pilih Kombinasi WFO dan WFH

Perkantoran
Rincian Program Prioritas Cipta Karya dengan Anggaran Rp 26,56 Triliun

Rincian Program Prioritas Cipta Karya dengan Anggaran Rp 26,56 Triliun

Berita
Satu Buku untuk Satu Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Penggandaan

Satu Buku untuk Satu Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Penggandaan

Berita
Living World Kota Wisata, Mal Terbesar di Timur Jakarta Telan Investasi Rp 1,4 Triliun

Living World Kota Wisata, Mal Terbesar di Timur Jakarta Telan Investasi Rp 1,4 Triliun

Berita
Pasar PON Trenggalek dan Legi Ponorogo Siap Diserahkan ke Pemda

Pasar PON Trenggalek dan Legi Ponorogo Siap Diserahkan ke Pemda

Ritel
Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sama dengan Konvensional

Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sama dengan Konvensional

Berita
Jokowi: Tol Kayu Agung-Palembang Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

Jokowi: Tol Kayu Agung-Palembang Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

Berita
Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Berita
[POPULER PROPERTI] Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021

[POPULER PROPERTI] Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021

Berita
Mulai Selasa, Operasional Transjakarta Diperpanjang hingga Pukul 21.00 WIB

Mulai Selasa, Operasional Transjakarta Diperpanjang hingga Pukul 21.00 WIB

Berita
Digugat Tommy Soeharto, Kementerian ATR/BPN Siap Hadir di Pengadilan

Digugat Tommy Soeharto, Kementerian ATR/BPN Siap Hadir di Pengadilan

Berita
Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Anak Usaha Barito Pacific Salurkan Sembako

Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Anak Usaha Barito Pacific Salurkan Sembako

Kawasan Terpadu
komentar di artikel lainnya
Close Ads X