Menu Après-ski Davos dan Pengaruh World Economic Forum bagi Indonesia

Bagi saya, nyata bahwa perpindahan IKN menjadi perhatian dunia, sehingga solusi teknokratik pembangunan peradaban baru menuntut diaplikasikannya ukuran-ukuran kenyamanan hidup kota dan solusi teknologi terapan dalam bungkus dua isu utama: Daya Dukung dan Karunia Lokal serta Kebijakan dan Teknik Perencanaan Tepat Guna.

Dua payung besar perencanaan ini dalam kerangka Kelayakan Huni Kota Indonesia dirilis Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) dalam Kriteria Kota Layak Huni 4.0.

Konsekuensi tata kota bagi IKN dan kota Indonesia masa depan meliputi pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut:

- Pemenuhan target SDG 11 dalam perencanaan dan tanggap terhadap bencana

- Memastikan pembangunan kota baru yang sesuai dengan daya dukung, mempertimbangkan karunia sosial ekonomi setempat

- Definisi rencana sistem kota-kota nasional yang kuat dan pemanfaatan energi baru terbarukan

- Melakukam redefinisi kota cerdas layak huni, dengan aplikasi kota yang cergas, pengelolaan utilitas kelas dunia, aplikasi teknologi Internet of Things (IoT) dan solusi transportasi autonomous, dan seterusnya.

Davos memang magnet yang kuat, terbukti dari undangan yang saya sebarkan ke berbagai jaringan dan teman, banyaknya wakil berbagai organisasi tertarik hadir dalam paparan kami tentang IKN ini.

Pada hari H, perusahaan seperti Ernst & Young, Global Leadership Bern, Greater BayX, Flowgen, EBP, Catloratti Associates, State Secretariat for Economi Affairs Swiss (SECO), Tenarin, The Investment Diversity Exchange, menunjukan perhatian mendalam atas insiatif besar Republik Indonesia ini.

Seluruh peserta diskusi sepakat, bahwa relokasi IKN menjadi perhatian dunia. Bahkan kolega saya Dr Ana Péric dari ITH Zurich, yang juga adalah anggota dewan eksekutif International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), menekankan pentingnya keterlibatan multistakeholder internasional untuk memastikan dibangunnya IKN yang akan menjadi "examplary city".

Ini sejalan dengan Deklarasi Jakarta yang digadang IAP dan ISOCARP bulan September lalu di Kongres Perencana Sedunia di Jakarta dan Bogor.

Public Private Partnership atau KPBU juga menjadi isu penting mengingat lamanya proses penyiapan transaksi dan minimnya pengalaman sukses dalam pembiayaan KPBU selama ini di kawasan Asia Tenggara.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 tahun 2015 memerlukan pengayaan agar dapat lebih efektif dan berdaya guna.

Pemerintah, dalam hal ini otorita penyiapan IKN harus mampu menciptakan peluang kondusif untuk swasta dapat menyampaikan proposal-proposal unsolicited terhadap daftar kebutuhan infrastruktur IKN yang telah disusun.

Kalau menilik Bill of Quantity atau daftar belanja relokasi, maka sistem clearing house dalam procurement IKN menjadi aspek penting.