Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Menu Après-ski Davos dan Pengaruh World Economic Forum bagi Indonesia

Kompas.com - 28/01/2020, 12:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

- Definisi rencana sistem kota-kota nasional yang kuat dan pemanfaatan energi baru terbarukan

- Melakukam redefinisi kota cerdas layak huni, dengan aplikasi kota yang cergas, pengelolaan utilitas kelas dunia, aplikasi teknologi Internet of Things (IoT) dan solusi transportasi autonomous, dan seterusnya.

Davos memang magnet yang kuat, terbukti dari undangan yang saya sebarkan ke berbagai jaringan dan teman, banyaknya wakil berbagai organisasi tertarik hadir dalam paparan kami tentang IKN ini.

Pada hari H, perusahaan seperti Ernst & Young, Global Leadership Bern, Greater BayX, Flowgen, EBP, Catloratti Associates, State Secretariat for Economi Affairs Swiss (SECO), Tenarin, The Investment Diversity Exchange, menunjukan perhatian mendalam atas insiatif besar Republik Indonesia ini.

Seluruh peserta diskusi sepakat, bahwa relokasi IKN menjadi perhatian dunia. Bahkan kolega saya Dr Ana Péric dari ITH Zurich, yang juga adalah anggota dewan eksekutif International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), menekankan pentingnya keterlibatan multistakeholder internasional untuk memastikan dibangunnya IKN yang akan menjadi "examplary city".

Ini sejalan dengan Deklarasi Jakarta yang digadang IAP dan ISOCARP bulan September lalu di Kongres Perencana Sedunia di Jakarta dan Bogor.

Public Private Partnership atau KPBU juga menjadi isu penting mengingat lamanya proses penyiapan transaksi dan minimnya pengalaman sukses dalam pembiayaan KPBU selama ini di kawasan Asia Tenggara.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 tahun 2015 memerlukan pengayaan agar dapat lebih efektif dan berdaya guna.

Pemerintah, dalam hal ini otorita penyiapan IKN harus mampu menciptakan peluang kondusif untuk swasta dapat menyampaikan proposal-proposal unsolicited terhadap daftar kebutuhan infrastruktur IKN yang telah disusun.

Kalau menilik Bill of Quantity atau daftar belanja relokasi, maka sistem clearing house dalam procurement IKN menjadi aspek penting.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.