Kejagung Minta Lahan Benny Tjokro Diblokir, Ini Sikap BPN

Kompas.com - 20/01/2020, 09:16 WIB
Komisaris PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro berjalan meninggalkan gedung bundar Kejaksaan Agung usai diperiksa sebagai saksi di Jakarta, Senin (6/1/2020). Benny Tjokrosaputro diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
ANTARAFOTO/NOVA WAHYUDIKomisaris PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro berjalan meninggalkan gedung bundar Kejaksaan Agung usai diperiksa sebagai saksi di Jakarta, Senin (6/1/2020). Benny Tjokrosaputro diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung ( Kejagung) meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memblokir lahan milik Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menyampaikan, ada 156 bidang lahan yang diblokir.

"Jadi ada 84 pemblokiran terhadap tanah yang diduga milik tersangka BT (Benny Tjokro). Kita mintakan ke BPN. Kemudian ada 72 juga tanah yang diduga milik tersangka BT, sedang kita mintakan pemblokiran," ujar Hari di Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Benny Tjokro Ditahan Kejagung, Hanson Pastikan Proyek Jalan Terus

Atas permintaan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan sejauh ini belum menerima informasi terkait permintaan pemblokiran tanah dari kantor pertanahan (Kantah).

"Sejauh ini, kami belum terinfo dari Kantah," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati kepada Kompas.com, Minggu (19/1/2020).

Namun demikian, menurut Yulia, jika surat permintaan resmi dari Kejagung sudah diterima Kantah, maka langkah Kementerian ATR/BPN berikutnya adalah mencatat tanah milik Benny Tjokro dalam buku tanah sebagai catatan sita oleh Kejagung.

Untuk diketahui dari total 156 bidang tanah, 84 bidang di antaranya berlokasi di Kabupaten Lebak. Sementara itu, 72 lahan lainnya berada di daerah Kabupaten Tangerang.

Penyitaan tersebut dilakukan Kejagung dalam rangka pemulihan kerugian negara terkait kasus Jiwasraya.

Dalam penanganan kasus tersebut, Kejagung telah menerbitkan surat perintah penyidikan dengan nomor PRINT-33/F.2/Fd.2/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

131 Mobil Tangki Layani 600 SPBU, Ini yang Dilakukan Pertamina Agar 'Zero Accident'

131 Mobil Tangki Layani 600 SPBU, Ini yang Dilakukan Pertamina Agar "Zero Accident"

Ritel
Sinarmas Land Akuisisi Tiga Perusahaan Properti Senilai Rp 347,77 Miliar

Sinarmas Land Akuisisi Tiga Perusahaan Properti Senilai Rp 347,77 Miliar

Berita
Arsitek Wajib Punya STRA, Ini Cara Daftarnya

Arsitek Wajib Punya STRA, Ini Cara Daftarnya

Arsitektur
Pemerintah Bantah UUCK Dorong Alih Fungsi Lahan Sawah

Pemerintah Bantah UUCK Dorong Alih Fungsi Lahan Sawah

Berita
Milenial Dominasi Pembelian Apartemen Rp 300 Jutaan di Citra Landmark

Milenial Dominasi Pembelian Apartemen Rp 300 Jutaan di Citra Landmark

Apartemen
Masyarakat Bisa Laporkan Bangunan Tak Layak Fungsi dan Membahayakan

Masyarakat Bisa Laporkan Bangunan Tak Layak Fungsi dan Membahayakan

Berita
Dana Subsidi Tersedia, Sinyal bagi Pengembang dan Perbankan untuk Kembali Memulai Bisnis Rumah

Dana Subsidi Tersedia, Sinyal bagi Pengembang dan Perbankan untuk Kembali Memulai Bisnis Rumah

Berita
[POPULER PROPERTI] Sertifikat Elektronik dan Konvensional Punya Kedudukan Sama di Mata Hukum

[POPULER PROPERTI] Sertifikat Elektronik dan Konvensional Punya Kedudukan Sama di Mata Hukum

Berita
Berapa Cicilan Rumah Rp 700 Juta Tanpa DP? Temukan Rinciannya

Berapa Cicilan Rumah Rp 700 Juta Tanpa DP? Temukan Rinciannya

Perumahan
Tanggul Citarum Jebol, Jokowi Targetkan Perbaikan Tuntas Dua Hari

Tanggul Citarum Jebol, Jokowi Targetkan Perbaikan Tuntas Dua Hari

Berita
Warga Bandung, Siap-siap IKEA Bakal Buka Gerai Semester I

Warga Bandung, Siap-siap IKEA Bakal Buka Gerai Semester I

Ritel
Jokowi Wajibkan Pengembang Bangun Hunian Berimbang, Baik Skala Besar maupun Kecil

Jokowi Wajibkan Pengembang Bangun Hunian Berimbang, Baik Skala Besar maupun Kecil

Perumahan
Tak Hanya Merancang, Arsitek Dituntut Lakukan Pengkajian Bangunan Gedung

Tak Hanya Merancang, Arsitek Dituntut Lakukan Pengkajian Bangunan Gedung

Berita
Rumah.com Resmi Jadi Penyedia Teknologi Pameran Properti Virtual BTN

Rumah.com Resmi Jadi Penyedia Teknologi Pameran Properti Virtual BTN

Berita
Berikut Prosedur dan Persyaratan Memperoleh PBG sebagai Ganti IMB

Berikut Prosedur dan Persyaratan Memperoleh PBG sebagai Ganti IMB

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X