Kementerian ATR/BPN Percepat 200 RDTR Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan upaya perbaikan, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan produktivitas.

Berbagai program kerja dibuat lebih terukur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2019-2024.

Termasuk program untuk Tata Ruang yang menuntut percepatan guna mendukung pertumbuhan investasi.

Menurut Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil, langkah kementerian yang dipimpinnya harus taktis, dan juga dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

"Bahkan, ada beberapa daerah yang meminta fatwa tentang perubahan tata ruang. Karena itu, kami mengintensifkan penataan ruang di daerah-daerah yang potensial menjadi destinasi investasi," tutur Sofyan, di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Viral Video Wanita Menangis Tanahnya Dihargai Rp 18.000, Ini Penjelasan Kementerian ATR/BPN

Contoh langkah intensifikasi penataan ruang adalah dengan membongkar bangunan-bangunan yang telah mengubah situ. 

"Itu juga sebagai bagian dari pengawasan tata ruang. Pokoknya, tata ruang harus jadi panglima supaya hidup menjadi lebih tertib," imbuh Sofyan.

Oleh karena itu, meskipun saat ini perizinan hanya lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui online single submission (OSS), namun tetap diperlukan izin tata ruang.

Sofyan menegaskan, izin tata ruang tetap harus ada, meskipun makin demanding. Pihaknya menetapkan, target hingga 2024 mendatang, dapat memproduksi 2.000 rencana detail tata ruang (RDTR) untuk daerah-daerah sasaran investasi.

"Kami bergerak cepat sekali sesuai tantangan yang diberikan," cetus Sofyan.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Rancang Strategi Tambah Bidang Tanah

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Budi Situmorang mengatakan, dari target 2.000 RDTR hingga lima tahun ke depan, 200 RDTR di antaranya merupakan program prioritas.

"Dari jumlah prioritas itu, 57 sudah selesai pembahasannya dan tengah diajukan ke DPRD setempat," ungkap Budi.

Termasuk RDTR untuk sepuluh kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) di mana lima di antaranya merupakan KSPN Superprioritas.

"RDTR Danau Toba itu sudah selesai, tapi masih menunggu persetujuan DPRD. Kami harapkan dalam waktu dekat sudah terbit," ucap Budi.