Digitalisasi Seluruh Layanan Pertanahan Rampung 2025

Kompas.com - 01/11/2019, 07:05 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

Selain masalah transformasi digital, Kementerian ATR/BPN juga tengah berupaya menyelesaikan konflik agraria.

Sofyan mengatakan telah memiliki peta jalan, dan akan dimulai segera hingga 2025 mendatang.

Untuk itu, diperlukan Undang-Undang Pertanahan baru karena Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ada saat ini belum memadai.

Menurut Sofyan, masa transisi UUPA demikian panjang karena terdapat hak-hak lama, dan girik yang tidak terawasi, kemudian bermunculan mafia tanah yang memanipulasi dokumen palsu, dan mengklaim tanah sehingga terjadi sengketa.

“Ini harus diselesaikan oleh Undang-Undang baru di mana hak lama dimatikan sehingga nanti akan lebih mudah. Yang belum bersertipikat dianggap tanah negara, haknya kita selesaikan sesuai dengan peraturan yang baru,” pungkasnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X