KSPN Super Prioritas Bisa Terwujud jika Ada Sinergi Antar-kementerian

Kompas.com - 30/10/2019, 22:43 WIB
Kepala BPIW Hadi Sucahyono KOMPAS.COM/DANI PRABOWOKepala BPIW Hadi Sucahyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterpaduan pembangunan infrastruktur harus dikedepankan dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ( KSPN).

Tak hanya berorientasi terhadap jumlah kunjungan turis, infrastruktur yang dibangun juga harus dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono mengungkapkan, diperlukan sinergi antar-kementerian agar infrastruktur yang dibangun dapat semakin mendongkrak jumlah wisatawan yang datang. 

"Pak Menteri kan pengennya semua langsung lari untuk pariwisata. Turisnya naik, devisanya naik," kata Hadi saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (30/10/2019).

Untuk merealisasikan itu, tahun depan, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 7,6 triliun untuk pengembangan infrastruktur di lima destinasi pariwisata super prioritas. 

Baca juga: Empat Menteri Bahas KSPN Super Prioritas, Infrastruktur Tuntas 2020

Jumlah tersebut naik sangat signifikan bila dibandingkan alokasi anggaran pada tahun ini yang hanya sebesar Rp 1,6 triliun.

Adapun secara rinci, alokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi KSPN Danau Toba sebesar Rp 2,5 triliun, Borobudur Rp 1,3 triliun, Mandalika Rp 1,7 triliun, Labuan Bajo Rp 979 miliar dan Likupang Rp 585 miliar.

BPIW pun telah melakukan kajian mengenai potensi peningkatan wisatawan ketika infrastruktur tersebut dibangun secara terpadu. 

Borobudur, misalnya, punya potensi untuk menarik wisatawan domestik sebanyak 18,8 juta orang pada 2045, dibandingkan saat ini yang hanya sekitar 4,8 juta orang. 

Sedangkan wisatawan asing yang datang diperkirakan melonjak menjadi 5,5 juta orang dari sebelumnya hanya sekitar 397.000 orang. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, dukungan infrastruktur untuk lima KSPN super prioritas dapat selesai pada 2020.

Kementerian PUPR pun telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membahas hal ini.

"Harapannya, dari sharing ini bisa terjalin sinergi yang baik agar dukungan infrastruktur di lima KSPN yang sudah kami bangun bisa terwujud dan langsung dimanfaatkan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta didukung dengan investasi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sabtu (26/10/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X