Demi Kelancaran Infrastruktur, Wamen PUPR Ajak Dialog Warga Papua

Kompas.com - 27/10/2019, 13:00 WIB
Wakul Menteri PUPR John Wempi Wetipo didampingi Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S Atmawidjaja memberikan keterangan pers usai menjengku korabn luka panah di RS Provita, Jayapura, Minggu (27/10/2019). Hari Susiyanto/Kementerian PUPRWakul Menteri PUPR John Wempi Wetipo didampingi Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S Atmawidjaja memberikan keterangan pers usai menjengku korabn luka panah di RS Provita, Jayapura, Minggu (27/10/2019).

JAYAPURA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) John Wempi Wetipo memastikan akan membuka ruang komunikasi dengan para pihak yang merasa belum tersalurkan aspirasinya terkait pembangunan infrastruktur.

"Bicara soal pembangunan infrastruktur ini ya bicara soal keamanan. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, saya sebagai Wamen PUPR bukan hanya mengurus masalah infrastruktur, tapi kalau fokus di Papua termasuk dengan keamanan," tutur Wempi menjawab Kompas.com, usai menjenguk korban luka panah di RS Provita, Jayapura, Minggu (27/10/2019).

Masalah keamanan harus mendapat perhatian bersama, lanjut Wempi, supaya pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik, dan lancar. Jadi, jika ada komunikasi yang terputus, pihaknya membuka ruang dialog.

"Mari kita bicara, bagaimana mengawal Perpres 17 tahun 2019," imbuh Wempi.

Baca juga: Mengenal John Wempi Wetipo, Putra Papua Calon Wamen PUPR

Perpres yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Ini merupakan aturan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Perpres baru ini mengganti aturan lama yang dikeluarkan pada tahun 2018, yakni Perpers Nomor 16 Tahun 2018.

Namun demikian, Wempi membantah jika ada persepsi mengenai Perpres Nomor 17/2019 yang diartikan sebagai tanggung jawab yang hanya dipikul oleh kepala-kepala balai atau kepala satuan kerja. 

"Perpres tersebut juga ditujukan untuk kepala daerah kabupaten/kota, dan provinsi," ucap dia.

Karena Presiden Jokowi sudah memberikan tugas khusus, dalam waktu dekat Wamen PUPR akan bertemu dengan para pengusaha, organisasi massa, dan seluruh masyarakat Papua  lainnya untuk berbicara.

"Ruang dialog kita buka supaya pembangunan infrastruktur tidak dihalangi, tidak ada kendala. Dan itu tidak boleh terjadi korban lagi ke depannya," imbuh Wempi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X