Demi Kelancaran Infrastruktur, Wamen PUPR Ajak Dialog Warga Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) John Wempi Wetipo memastikan akan membuka ruang komunikasi dengan para pihak yang merasa belum tersalurkan aspirasinya terkait pembangunan infrastruktur.

"Bicara soal pembangunan infrastruktur ini ya bicara soal keamanan. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, saya sebagai Wamen PUPR bukan hanya mengurus masalah infrastruktur, tapi kalau fokus di Papua termasuk dengan keamanan," tutur Wempi menjawab Kompas.com, usai menjenguk korban luka panah di RS Provita, Jayapura, Minggu (27/10/2019).

Masalah keamanan harus mendapat perhatian bersama, lanjut Wempi, supaya pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik, dan lancar. Jadi, jika ada komunikasi yang terputus, pihaknya membuka ruang dialog.

"Mari kita bicara, bagaimana mengawal Perpres 17 tahun 2019," imbuh Wempi.

Baca juga: Mengenal John Wempi Wetipo, Putra Papua Calon Wamen PUPR

Perpres yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Ini merupakan aturan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Perpres baru ini mengganti aturan lama yang dikeluarkan pada tahun 2018, yakni Perpers Nomor 16 Tahun 2018.

Namun demikian, Wempi membantah jika ada persepsi mengenai Perpres Nomor 17/2019 yang diartikan sebagai tanggung jawab yang hanya dipikul oleh kepala-kepala balai atau kepala satuan kerja. 

"Perpres tersebut juga ditujukan untuk kepala daerah kabupaten/kota, dan provinsi," ucap dia.

Karena Presiden Jokowi sudah memberikan tugas khusus, dalam waktu dekat Wamen PUPR akan bertemu dengan para pengusaha, organisasi massa, dan seluruh masyarakat Papua  lainnya untuk berbicara.

"Ruang dialog kita buka supaya pembangunan infrastruktur tidak dihalangi, tidak ada kendala. Dan itu tidak boleh terjadi korban lagi ke depannya," imbuh Wempi.

Sebelumnya diberitakan, dua orang anggota rombongan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Papua Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) luka berat karena terkena panah di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, Jumat (25/10/2019).

Mereka ditembak orang tak dikenal (OTK).

"Dua orang dari rombongan Kementerian PUPR terluka saat akan melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan di ruas jalan Dekai-Kenyam," kata Kepala BBPJN XVIII Papua Osman Marbun.

Korban yang terluka itu adalah La Hanafi, kepala Satker Wilayah V Puncak Jaya BBPJN XVIII. Dia terkena panah di punggung atas tembus ke paru-paru. Dia juga terkena panah di paha.

Korban lainnya adalah Heri Agus, staf PT Agung Mulia Iriana. Heri terkena panah di bagian leher depan.

"Kondisi keduanya berangsur-angsur pulih," kata Marbun.

Adapun proyek pembangunan jalan dan jembatan yang tengah dimonitor merupakan ruas Dekai-Kenyam yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Trans Papua.

"Saat ini progresnya sudah 80 persen. Tinggal 30 kilometer lagi, seluruh Trans Papua tersambung," sebut Marbun.