Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabinet Indonesia Maju Terbentuk, Reaksi Pebisnis Properti Positif

Kompas.com - 24/10/2019, 15:33 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabinet Indonesia Maju baru saja terbentuk dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (23/10/2019).

Beragam reaksi muncul ke permukaan, terutama dari sektor bisnis, dengan para pelaku usaha menyampaikan pendapatnya.

Ada yang optimistis, banyak pula yang memberikan catatan khusus. Terutama terhadap pos-pos kementerian yang terkait dengan bisnis mereka.

Properti termasuk sektor yang sangat diharapkan dapat bangkit pasca pengumuman Kabinet Indonesia Maju. Menyusul perlambatan yang sudah berlangsung selama kurun lima tahun terakhir.

"Saya sangat optimistis, kabinet baru ini berdampak positif terhadap sektor properti. Banyak kalangan pengusaha seperti Erick Thohir, Nadiem Makarim, yang mendapat respon bagus, karena mereka juga sebelumnya kan pelaku pasar," kata CEO Gapura Prima Group Rudy Margono menjawab Kompas.com, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Tahun Depan, Bisnis Properti Masih Tertekan

Menurut Rudy kehadiran para profesional dari kalangan bisnis tersebut akan sangat menolong karena keahlian mereka dalam membaca arah pasar.

Jadi, kebijakan yang akan diproduksi pun bakal lebih ramah pasar, terutama pos kementerian yang terkait pasar.

"Khusus properti, seharusnya kehadiran mereka ini dapat membantu rebound ya. Ada kementerian terkait erat seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BUMN, kementerian dalam negeri tentang perizinan di daerah, perpajakan, dan lain-lain," papar Rudy.

Optimisme senada dikemukakan Direktur Ciputra Group Artadinata Djangkar. Menurutnya, setelah pesta demokrasi berakhir dengan baik, dan tanpa kegaduhan berarti, para pemegang keputusan pun sudah terpilih.

"Hal ini menurut saya sudah cukup baik, dampaknya positif, terutama untuk pasar properti dengan segmen end buyer. Hanya memang, segmen investasi yang sudah lama mati, diharapkan akan mulai meningkat," kata Arta.

Baca juga: Properti di Bawah Rp 1 Miliar Masih Kencang

Kabinet Indonesia Maju ini, juga dianggap CEO Margahayu Land Hari Raharta Sudrajat membawa angin perubahan positif. Hal ini karena berpadunya dua kubu yang selama ini selalu berbeda.

"Bahwa ternyata yang berbeda ini bisa bersama-sama membangun Indonesia ke depan agar lebih baik. Dan bagi dunia usaha lebih melihat akan adanya kepastian keamanan untuk berusaha," ucap Hari.

Kendati pelaku bisnis properti memandang positif terhadap Kabinet Indonesia Maju, namun menurut pengamat properti, Managing Partner of Strategic Advisory Coldwell Banker Indonesia Tommy Bastamy, hanya dalam jangka pendek.

"Respon dari para pelaku pasar properti relatif positif terhadap kabinet baru, tapi itu hanya jangka pendek," sebut Tommy.

Sebaliknya, dalam jangka panjang respon pasar tentunya akan sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil.

Catatan khusus

Tommy pun memberikan catatan khusus agar menjadi perhatian pemerintah. Menurut dia, yang perlu mendapat perhatian adalah kebijakan terkait perpajakan dan juga sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Meski pemerintah pusat sudah menderegulasi sejumlah kebijakan, namun jika pemerintah daerah tidak selaras, yang terjadi adalah aktivitas kontraproduktif.

Hal ini juga yang digarisbawahi para pengembang. Bahkan, Arta menyebut ada proses perizinan yang tak kunjung selesai, dan hingga kini birokrasinya tak menunjukkan perbaikan.

"Padahal perizinan untuk bisnis pengembangan properti sangat krusial," sebut Arta.

Baca juga: Bali, Bandung, dan Surabaya, Paling Top Bisnis Hotelnya

Kendala ini menjadikan deregulasi kebijakan lainnya menjadi kurang menggigit, sebut saja mengenai dana investasi real estat (DIRE), perpajakan, perubahan rasio loan to value (LTV).

"Itu sudah cukup baik, tapi tidak didukung birokrasi perizinan," imbuh dia.

Birokrasi perizinan yang tidak market friendly ini juga disayangkan Rudy. Menurut dia, hal ini menyebabkan daya saing Indonesia masih sangat jauh jika dibandingkan Malaysia, Thailand, dan negara lain di Asia Tenggara.

Baik Arta dan Rudy mengusulkan sebuah kelompok kerja khusus dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) supaya kasus-kasus perizinan yang tak kunjung selesai bisa dikawal oleh mereka.

Catatan lainnya yang disorot pengembang terkait daya saing adalah tentang kepemilikan asing (foreigner ownership).

Jika kepemilikan asing ini keluar, bakal terjadi keseimbangan antara pasokan, dan permintaan (equilibrium).

"Nggak bakal ada apartemen over supply, dan dampaknya properti bisa bangkit lebih cepat," tutup Rudy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com