Megapolitan, Tantangan Pemerintahan Jokowi Jilid II

Dibutuhkan pula beberapa penyempurnaan kebijakan yang fokus pada hal utama yaitu sistem perkotaan yang seimbang dan berkeadilan, kota layak huni dan inklusif.

Perlu dilakukan reformasi menerus dalam sistem perencanaan Indonesia, melalui proses perencanaan yang terintegrasi, pengendalian dan kepastian hukum yang lebih kuat, bentuk kerja sama antar kelembagaan perencanaan, serta tata kelola metropolitan yang lebih baik.

Konsekuensi dari reformasi tersebut adalah pentingnya melihat perspektif global dalam mazhab perencanaan Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro sepakat akan hal ini, terutama dalam hal pentingnya peningkatan kapasitas di kalangan perencana Indonesia, serta membangun pengertian antar kelembagaan maupun sektor swasta dalam menghadapi urbanisasi.

Kata kunci dalam tata kelola megapolitan di sini adalah proses perencanaan partisipatif yang inklusif. Bahkan Wali Kota Bogota Enrique Penalosa mengatakan, bahwa kodisi hidup anak di kota, merupakan indikator utama proses yang inklusif.

Proses perencanaan harus terus digulirkan dengan mengetengahkan isu keterlibatan masyarakat dalam menciptakan ruang hidup layak huni.

Pertemuan 700-an perencana dunia yang lalu, menyadarkan kita bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menata sistem perkotaannya, akan menjadi pantauan komunitas perencana global.

Mari kita tunggu langkah baru pemerintah menata kota kita!