Megapolitan, Tantangan Pemerintahan Jokowi Jilid II

Kompas.com - 20/10/2019, 07:00 WIB
Warga beraktivitas di jalan tergenang rob (air pasang laut) di sekitar tanggul laut, Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih pembangunan segmen tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development ( NCICD) di utara Jakarta. KOMPAS.com/M ZAENUDDINWarga beraktivitas di jalan tergenang rob (air pasang laut) di sekitar tanggul laut, Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih pembangunan segmen tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development ( NCICD) di utara Jakarta.

Nah, tentunya tantangan pengelolaan megapolitan ke depan membutuhkan keterlibatan baik investor maupun para profesional di bidang perencanaan kota, agar pembangunan dapat mengakar pada realities of places yatu potensi dasar suatu tempat.

Tantangan Indonesia

Apabila kita tengok kebijakan perkotaan kita, akan dihadapkan pada isu koordinatif yang sangat pelik. Karena kita masih belum memiliki strategi yang tajam dalam menangani isu sistem kota-kota kita.

Perencanaan tata ruang, perencanaan pembangunan, aturan ruang hutan, pesisir, pulau maupun pengendalian, masih terkotak-kotak di berbagai Kementerian.

Untuk itu dibutuhkan tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta kabinet barunya dalam menata ulang serta memperkuat kelembagaan terkait perencanaan dan isu perkotaan.

Kementerian yang bertanggung jawab atas perencanaan negara, bukan hanya perlu menata tata ruang, namun juga fokus pada peningkatan kemampuan birokrasi di bidang perencanaan untuk mengatasi kecepatan urbanisasi, termasuk mengatasi cepatnya pertumbuhan dan fleksibilitas pembangunan informal.

Dibutuhkan pula beberapa penyempurnaan kebijakan yang fokus pada hal utama yaitu sistem perkotaan yang seimbang dan berkeadilan, kota layak huni dan inklusif.

Perlu dilakukan reformasi menerus dalam sistem perencanaan Indonesia, melalui proses perencanaan yang terintegrasi, pengendalian dan kepastian hukum yang lebih kuat, bentuk kerja sama antar kelembagaan perencanaan, serta tata kelola metropolitan yang lebih baik.

Konsekuensi dari reformasi tersebut adalah pentingnya melihat perspektif global dalam mazhab perencanaan Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro sepakat akan hal ini, terutama dalam hal pentingnya peningkatan kapasitas di kalangan perencana Indonesia, serta membangun pengertian antar kelembagaan maupun sektor swasta dalam menghadapi urbanisasi.

Kata kunci dalam tata kelola megapolitan di sini adalah proses perencanaan partisipatif yang inklusif. Bahkan Wali Kota Bogota Enrique Penalosa mengatakan, bahwa kodisi hidup anak di kota, merupakan indikator utama proses yang inklusif.

Proses perencanaan harus terus digulirkan dengan mengetengahkan isu keterlibatan masyarakat dalam menciptakan ruang hidup layak huni.

Pertemuan 700-an perencana dunia yang lalu, menyadarkan kita bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menata sistem perkotaannya, akan menjadi pantauan komunitas perencana global.

Mari kita tunggu langkah baru pemerintah menata kota kita!

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X