Megapolitan, Tantangan Pemerintahan Jokowi Jilid II

Kompas.com - 20/10/2019, 07:00 WIB
Warga beraktivitas di jalan tergenang rob (air pasang laut) di sekitar tanggul laut, Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih pembangunan segmen tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development ( NCICD) di utara Jakarta. KOMPAS.com/M ZAENUDDINWarga beraktivitas di jalan tergenang rob (air pasang laut) di sekitar tanggul laut, Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (12/10/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih pembangunan segmen tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development ( NCICD) di utara Jakarta.

TEPAT lima tahun lalu tulisan saya di harian Kompas berbarengan dengan pelantikan kabinet, mengulas harapan agar perencanaan kota-kota Indonesia mengarusutamakan sustainability dan layak huni.

Menggugat rencana pembangunan tanggul raksasa berbentuk Garuda yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan masif mixed-use dan jalan tol di muka Teluk Jakarta. Sungguh memperlihatkan sebuah realitas urban kota kita.

Hari ini, urusan pulau Garuda sementara berhenti, walau masih banyak pihak merasa berhak membangun garuda dalam bentuk lain. Namun megapolitan sebagai ekspresi kekuasaan menyiratkan kekuatan uang dan kemiskinan sekaligus masih tetap dominan.

Ruang kota-kota Indonesia pun mengalami keadaan ketika kesenjangan dan pengaruh kekuasaan menjadi fenomena utama kota.

Kota-kota Indonesia yang semakin padat sangat rentan bencana. Kelompok kaum urban yang rentan pun menempati berbagai ruang kota produktif, terjepit kekuatan kapital yang seakan mengarahkan pembangunan kota ke ruang yang salah.

Salah satu isu utama urbanisasi Indonesia adalah primatnya megapolitan Jakarta dengan lebih dari 30 juta penduduk. Dengan proyeksi bahwa Pulau Jawa akan menjadi lebih dari 80 persen perkotaan, membuat Indonesia menjadi salah satu kawasan dengan tantangan urbanisasi paling besar di dunia.

Dalam Kongres Perencana se-Dunia (ISOCARP), di Jakarta, September lalu, tak kurang 700 perencana dari 44 negara meneropong pentingnya negara seperti Indonesia memasukkan agenda urbanisasi dalam skala kepentingan tinggi kebijakan negara maupun pemerintah daerah (pemda).

Agenda utama untuk mencapai pembangunan yang adil dan seimbang dalam sistem perkotaan, dan tercapainya kelayakan huni serta inklusivitas dalam pembangunan.

Salah satu pemikir besar isu metropolitan, kawan baik saya Pedro Ortiz mantan Wali Kota  Metro Madrid, dalam salah satu kelas teknik perencanaan bersama, menekankan pentingnya melihat jendela kesempatan manfaat koordinasi antar daerah di metropolitan.

Pemikiran Ortiz menekankan pentingnya jejaring sistem kota yang membentuk megapolitan, dan jejaring tersebut teramat vital sebagai bahan bagi para perencana, perancang kota, arsitek, dan semua pengampu kebijakan.

Nah, tentunya tantangan pengelolaan megapolitan ke depan membutuhkan keterlibatan baik investor maupun para profesional di bidang perencanaan kota, agar pembangunan dapat mengakar pada realities of places yatu potensi dasar suatu tempat.

Tantangan Indonesia

Apabila kita tengok kebijakan perkotaan kita, akan dihadapkan pada isu koordinatif yang sangat pelik. Karena kita masih belum memiliki strategi yang tajam dalam menangani isu sistem kota-kota kita.

Perencanaan tata ruang, perencanaan pembangunan, aturan ruang hutan, pesisir, pulau maupun pengendalian, masih terkotak-kotak di berbagai Kementerian.

Untuk itu dibutuhkan tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta kabinet barunya dalam menata ulang serta memperkuat kelembagaan terkait perencanaan dan isu perkotaan.

Kementerian yang bertanggung jawab atas perencanaan negara, bukan hanya perlu menata tata ruang, namun juga fokus pada peningkatan kemampuan birokrasi di bidang perencanaan untuk mengatasi kecepatan urbanisasi, termasuk mengatasi cepatnya pertumbuhan dan fleksibilitas pembangunan informal.

Dibutuhkan pula beberapa penyempurnaan kebijakan yang fokus pada hal utama yaitu sistem perkotaan yang seimbang dan berkeadilan, kota layak huni dan inklusif.

Perlu dilakukan reformasi menerus dalam sistem perencanaan Indonesia, melalui proses perencanaan yang terintegrasi, pengendalian dan kepastian hukum yang lebih kuat, bentuk kerja sama antar kelembagaan perencanaan, serta tata kelola metropolitan yang lebih baik.

Konsekuensi dari reformasi tersebut adalah pentingnya melihat perspektif global dalam mazhab perencanaan Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro sepakat akan hal ini, terutama dalam hal pentingnya peningkatan kapasitas di kalangan perencana Indonesia, serta membangun pengertian antar kelembagaan maupun sektor swasta dalam menghadapi urbanisasi.

Kata kunci dalam tata kelola megapolitan di sini adalah proses perencanaan partisipatif yang inklusif. Bahkan Wali Kota Bogota Enrique Penalosa mengatakan, bahwa kodisi hidup anak di kota, merupakan indikator utama proses yang inklusif.

Proses perencanaan harus terus digulirkan dengan mengetengahkan isu keterlibatan masyarakat dalam menciptakan ruang hidup layak huni.

Pertemuan 700-an perencana dunia yang lalu, menyadarkan kita bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menata sistem perkotaannya, akan menjadi pantauan komunitas perencana global.

Mari kita tunggu langkah baru pemerintah menata kota kita!



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X