JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa bumi yang disertai tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah selesai 2020.
Sejumlah 11.788 hunian tetap yang akan dibangun pemerintah pusat untuk menggantikan rumah warga yang rusak.
"Sesuai instruksi segera selesai tahun 2020. Nantinya Hak Guna Bangunan (HGB) yang habis kontraknya seperti di wilayah Huntara Tondo tidak akan diperpanjang, dan akan diambil alih negara untuk huntap," kata Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulawesi Tengah Arie Setiadi Moerwanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2019).
Pembangunan huntap ini membutuhkan lahan seluas 427,4 hektar yang tersebar di sejumlah wilayah.
Baca juga: Kelar Huntara, Pemerintah Bangun Huntap di Sulawesi Tengah
Di kawasan Duyu, misalnya, akan dibangun 450 unit. Kemudian di Tondo-Talise sebanyak 4.878 unit, Pombawe 3.000 unit, dan hunian satelit sebanyak 3.460 unit.
Hunian satelit ini juga tersebar di beberapa kawasan, Kabupaten Sigi tepatnya di Desa Loru sebanyak 100 unit, Desa Sibalaya Utara 40 unit, Desa Lambara sebanyak 100 unit, Desa Bangga sebanyak 400 unit, dan Desa Salua sebanyak 200 unit.
Kemudian, Kelurahan Ganti Kabupaten Nelayan sebanyak 125 unit, dan Desa Lompio Kabupaten Donggala sebanyak 230 unit.
Dalam prosesnya, pembangunan huntap melibatkan beberapa pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang berencana membangun 200 unit rumah di daerah Tondo dan Pombewe.
"Pada tahap awal sebanyak 1.600 unit menggunakan teknologi rumah tahan gempa yakni Risha tipe 36 dengan biaya pembangunan Rp 50 juta per unit dengan konsep rumah tumbuh," imbuh Arie.
Arie menambahkan, huntap yang dibangun bukanlah merupakan ganti rugi, melainkan bantuan pemerintah pusat.
"Kami juga tengah membahas usulan warga yang membutuhkan luasan rumah lebih besar karena jumlah anggota keluarganya banyak, sehingga diharapkan bisa dikerjakan dari awal pembangunan huntap," ujarnya.
Setiap kawasan huntap yang dibangun juga dilengkapi jalan lingkungan selebar tiga meter, menggunakan Beton serta utilasi lainnya seperti drainase, gorong-gorong, dan pedestrian.
Selain hunian untuk masyarakat, Kementerian PUPR juga merehabilitasi beberapa fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Undata (Kota Palu), Rumah Sakit Anutapura (Kota Palu), Rehabilitasi Rumah Sakit Tora Belo (Kabupaten Sigi), Puskesmas Tipo (Kota Palu), dan Instalasi Farmasi Provinsi Sulteng (Kota Palu).
Kemudian juga merekonstruksi sekolah dan madrasah seperti di Kabupaten Donggala sebanyak 22 sekolah dan 14 madrasah, Kota Palu tujuh sekolah dan dua madrasah, Kabupaten Sigi 11 sekolah dan 19 madrasah, serta di Kabupaten Parimo dua sekolah dan enam madrasah.
