Standar China Jadi Acuan Kereta Cepat, Pengamat: Bad News

Kompas.com - 01/10/2019, 22:15 WIB
Prototype Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kompas.com / Hilda B AlexanderPrototype Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat sekaligus anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang meragukan standardisasi China terkait kualitas, keselamatan (safety), dan layanan purna jual Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Kalau mengenai mereka telah membangun puluhan ribu kilometer rel untuk kereta cepat iya, kita angkat topi. Tapi, jika bicara kualitas, keamanan dan safety, saya kok masih sangsi. Karena banyak terjadi kecelakaan, seperti kereta cepat anjlok di China," tutur Deddy kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2019).

Deddy memberi tanggapan terkait rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dalam membangun dan mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta- Bandung dengan mengacu pada standar China.

"Sekali-kali kita memperkenalkan standar China. Bahwa ternyata tidak hanya Amerika Serikat atau Eropa yang bisa kita jadikan acuan, China telah membuktikan kehebatannya, teknologi, operasional, dan layanan," kata Direktur Utama KCIC Chandra Dwiputra saat memberikan sambutan dalam Pemasangan Girder Pertama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Senin (30/9/2019).

Baca juga: Girder Perdana Terpasang, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Operasi 2021

Selain itu, imbuh Chandra, putra-putri terbaik Indonesia yang lolos rekruitmen sebagai karyawan KCIC pun akan disekolahkan di China guna mempelajari standard operational procedure (SOP) kereta cepat.

"Ilmu yang mereka dapat seperti masalah ticketing, dan pelayanan akan diterapkan saat Kereta cepat jakarta-Bandung, beroperasi," cetus Chandra.

Rencana KCIC ini didukung penuh oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Dia mengatakan, China merupakan satu-satunya negara yang mampu membangun infrastruktur kereta cepat terpanjang di dunia.

Baca juga: Rini Puji Hasil Kerja Wika dan Kontraktor China

"China sekarang menjadi acuan. Mereka sanggup mengembangkan 28.000 kilometer kereta cepat," kata Rini.

Belum ada regulasi

Deddy mengomentari rencana KCIC dan dukungan Menteri Rini sebagai "berita buruk", atau bad news

"Saya harus mengatakan bahwa rencana ini bad news ya," tegas dia.

Deddy memberi alasan, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi mengenai kereta cepat. Regulasi yang ada hanya mengatur kereta konvensional dengan kecepatan maksimum 120 kilometer per jam.

Karena tak mengatur kereta cepat, dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pun tak ada pasal atau ayat mengenai prasarana, sarana, lebih lagi rolling stocksafety, dan SOP.

Baca juga: Dubes China 14 Kali Sambangi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jangankan kereta cepat, kereta semi cepat dengan laju 160 kilometer hingga 200 kilometer per jam pun, kita belum memiliki beleidnya.

Namun Deddy mengakui, transportasi berbasis rel kita memang sangat terlambat dan tertinggal jauh dibandingkan China.

Baik di sisi infrastrukturnya, jembatannya, sistem persinyalannya, teknologi keretanya, maupun pelayanannya.

Pemasangan girder pertama Kereta Cepat jakarta-Bandung, Senin (30/9/2019).Hilda B Alexander/Kompas.com Pemasangan girder pertama Kereta Cepat jakarta-Bandung, Senin (30/9/2019).
Jadi, mudah saja KCIC melakukan potong kompas atau short cut menggunakan standar China. Selain karena pemilik konsesinya adalah konsorsium BUMN dan perusahaan China, kontraktornya pun dari negeri Tirai Bambu.

Hanya, Deddy mengingatkan, jika terpaksa mengacu pada standardisasi China, pemerintah harus mengutamakan faktor reliabilitas, keamanan, keselamatan, kualitas kereta cepat, ketahanannya, dan layanan purna jual.

Baca juga: 5 Things To Know, Sejarah Baru Kereta Cepat Indonesia

"Selain itu, harus memberikan kenyamanan kepada penumpang," kata Deddy.

Yang kemudian patut dipertanyakan adalah, apakah standar yang dimaksud nomor dua, terakhir, paling murah, atau paling tinggi dan paling mahal.

Kita patut melakukan verifikasi atas standar yang diterapkan ini. Sangsi sangat diperlukan, sebab China begitu piawai memproduksi barang-barang melalui metode duplikasi.

Hal ini berbeda dengan Jepang yang memang sudah teruji. Sejak memiliki kereta cepat perdana pada 1 Oktober 1964, negara ini belum sekalipun mengalami kecelakaan operasional kereta cepat.

Oleh karena, Deddy mengusulkan, sebaiknya pemerintah segera menerbitkan peraturan teknis. Selama UU belum ada, pemerintah dalam hal ini Kementerian perhubungan bisa menggunakan diskresi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X