Apersi Banten Bakal Fokus Dorong Skema BP2BT

Kompas.com - 18/09/2019, 08:07 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
Editor Latief

TANGERANG, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang akan menambahkan anggaran rumah subsidi melalui kementerian keuangan.

Ketua Apersi Banten Safran Edy Harianto berharap penambahan anggaran itu bisa segera terealisasi lantaran sudah 2 bulan ini penjualan unit pengembang rumah subsidi di Banten jualannya tersendat.

Menurut Safran, kebutuhan anggaran untuk rumah subsidi memang besar. Namun, dia mengakui bahwa penambahan kuota tersebut juga butuh waktu sehingga tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Yang butuh anggaran itu juga banyak, bukan cuma Apersi Banten, daerah lain juga dan organisasi pengembang properti lainnya pun begitu," kata Safran, Selasa (17/9/2019).

Untuk itu, lanjut Safran, Apersi Banten akan melakukan sosialisasi program subsidi lain. Salah satunya skema pembiayaan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan ( BP2BT) sebagai solusi habisnya kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

"Skema pembiayaan BP2BT ini sebetulnya bukan skema baru, karena sudah berjalan beberapa tahun lalu. Hanya, skema ini kalah populer dari FLPP dan belum banyak pengembang yang merealisasikan akibat kurangnya sosilisasi dari pemerintah sehingga pengembang lebih memilih skema yang familiar yang sudah dijalankan selama ini, yaitu FLPP," ujar Safran.

Dia menambahkan, BP2BT bisa menjadi solusi atau cara lain yang akan ditawarkan pada masyarakat terkait kuota rumah subsidi. Skema ini bisa menjadi "nafas" tambahan bagi developer yang memasarkan rumah subsidi.

Safran menegaskan bahwa BP2BT dijalankan karena pemerintah daerah di Banten juga mau mendorong program tersebut, karena mereka juga telah menyiapkan sertifikat laik fungsi (SLF) yang selama ini menjadi syarat dan masalah yang mengganjal program itu.

"Kenapa disebut mengganjal, karena SLF ini yang melakukan Pemda. Seperti di Pandeglang, pemerintah daerahnya belum siap dan mereka mangajak kami berdiksusi soal SLF agar program BP2BT bisa berjalan. Ini bagus, ada ruang diskusi antara pengembang dan pemerintah agar program pusat bisa berjalan," kata Safran. 

Ketua Dewan Penasihat Apersi DPD Banten Vidi Surfiadi menyatakan sepakat dengan hal itu, Menurut dia, skema BP2BT memang berbeda, terutama pada subsidi dalam uang muka yang besarannya bisa sampai Rp 40 juta. Meskipun bunga kreditnya berbeda dengan FLPP, BP2BT memakai bunga komersial.

"Tapi, kalau dari sisi konsumen, uang muka yang besar ini akan mengurangi nilai kredit. Jika ekonomi mereka membaik dan memiliki rezeki lebih, maka konsumen akan mudah melunasinya. Beda dengan skema FLPP yang masih besar jumlah kreditnya," ucap Vidi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X