Di Manakah Calon Ibu Kota Baru?

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan seluruh anggota DPR periode 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).

Salah satu hal yang bakal disebut dan cukup dinanti ialah rencana pemindahan ibu kota negara.

Satu-satunya petunjuk yang pasti terkait rencana pemindahan ini ialah Pulau Kalimantan bakal menjadi lokasi ibu kota baru negara. Soal lokasi tepatnya, hanya Presiden yang tahu. 

"Pastinya di Pulau Kalimantan," ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil kepada Kompas.com, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Presiden: Pemindahan Ibu Kota Telah Mengerucut ke Satu Provinsi

Merunut ke belakang, Presiden sekitar Mei 2019 telah menyambangi dua lokasi yang digadang-gadang akan menjadi kandidat ibu kota baru, yaitu Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah dan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur. 

Selain di kedua wilayah tersebut, ada pula Kawasan Segitiga yang ramai diperbincangkan juga menjadi salah satu kandidat kuat. 

Kawasan segitiga merupakan kawasan yang berada di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, yang keseluruhannya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Ada tujuh kriteria yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menentukan lokasi ibu kota baru.

Pertama, harus memiliki lokasi yang strategis, yaitu secara geografis terletak di tengah wilayah Indonesia.

Baca juga: Ada 23 Penanda Geospasial, Ibu Kota Pindah ke Kaltim?

Berikutnya, tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.

Lahan tersebut juga harus bebas dari potensi bencana, seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut.

Keempat, tersedianya sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. 

Kelima, harus dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi akses mobilitas/logistik, seperti bandara, pelabuhan, dan jalan; ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antarpulau; dan tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.

Selanjutnya, memiliki potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Terakhir, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Baca juga: Naskah Lengkap Pidato Jokowi tentang RAPBN 2020 dan Nota Keuangan

Aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini berkantor di Jakarta akan dipindahkan ke sana. Pemerintah pun menyiapkan dua skenario pemindahan.