Di Manakah Calon Ibu Kota Baru?

Salah satu hal yang bakal disebut dan cukup dinanti ialah rencana pemindahan ibu kota negara.

Satu-satunya petunjuk yang pasti terkait rencana pemindahan ini ialah Pulau Kalimantan bakal menjadi lokasi ibu kota baru negara. Soal lokasi tepatnya, hanya Presiden yang tahu. 

"Pastinya di Pulau Kalimantan," ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil kepada Kompas.com, Kamis (15/8/2019).

Merunut ke belakang, Presiden sekitar Mei 2019 telah menyambangi dua lokasi yang digadang-gadang akan menjadi kandidat ibu kota baru, yaitu Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah dan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur. 

Selain di kedua wilayah tersebut, ada pula Kawasan Segitiga yang ramai diperbincangkan juga menjadi salah satu kandidat kuat. 

Kawasan segitiga merupakan kawasan yang berada di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, yang keseluruhannya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Ada tujuh kriteria yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menentukan lokasi ibu kota baru.

Pertama, harus memiliki lokasi yang strategis, yaitu secara geografis terletak di tengah wilayah Indonesia.

Berikutnya, tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.

Lahan tersebut juga harus bebas dari potensi bencana, seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut.

Keempat, tersedianya sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. 

Kelima, harus dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi akses mobilitas/logistik, seperti bandara, pelabuhan, dan jalan; ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antarpulau; dan tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.

Selanjutnya, memiliki potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Terakhir, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini berkantor di Jakarta akan dipindahkan ke sana. Pemerintah pun menyiapkan dua skenario pemindahan.

Pertama, apabila memindahkan semua ASN eksekutif, legislatif, yudikatif sekitar 1,5 juta orang dibutuhkan lahan 40.000 hektar.

Kedua, apabila memindahkan sebagian ASN melalui skema right-sizing jumlah ASN sekitar 870.000 orang, diperkirakan butuhkan 30.000 hektar.

Dari dua skenario di atas, skenario pertama dibutuhkan Rp 466 triliun, sementara skenario kedua memerlukan Rp 323 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pembangunan ibu kota baru akan mengusung konsep city in the forest. Artinya, konsep kelestarian lingkungan akan dikedepankan. 

"Ini tentu akan menjadi perhatian dunia karena kita akan bangun ibu kota negara di Kalimantan, tetapi kita pastikan akan membangun smart and forest city. Kita tidak akan merusak heart of Borneo," kata Basuki dalam keterangan resmi, Jumat (2/8/2019).

Terkait hal ini, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata dan Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro sepakat bahwa Indonesia dapat berkiblat ke London, Inggris, dalam menghadirkan konsep city in the forest.

"Saat ini, baru satu kota di dunia yang mengklaim sebagai forest city, yaitu London. London awalnya bukan kota hijau, tetapi kemudian didesain dan dikembangkan menjadi forest city," kata Rudy seperti dikutip dari laman Bappenas.go.id.

Bernardus mengungkapkan, ketika mendesain ibu kota negara sebagai city in the forest, cara pandang pemerintah harus keluar dari realitas yang ada, yaitu tidak bisa hanya sebatas business as usual.

Dalam hal ini, status ibu kota negara tak hanya cuma menjadi city in the forest, tetapi justru menjadi "hutan" itu sendiri.

Langkah itulah yang kemudian dilakukan pemerintah London, yakni menjadikan kota tersebut sebagai tanam nasional melalui sebuah gerakan bertajuk London National Park City.

"Gerakan dari akar rumput yang dimulai oleh masyarakat dan NGO untuk mempromosikan gaya hidup melestarikan alam ini diluncurkan pada 21 Juli. Sangat berhasil dalam gerakan masyarakatnya, sampai pemerintah London pun kini mengikuti dan mengadopsi ide tersebut," ungkap Bernie kepada Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

"London National Park City membuat London sebagai taman nasional. Bukan lagi sekadar membuat taman-taman di kota," kata dia.

Dengan mengubah cara pandang tersebut, pemerintah dapat menyusun key performance indicator (KPI) di luar dari kebiasaan.

Sebab, city in the forest nanti bukan hanya konsep pengembangan kawasan, tetapi juga akan menjadi mindset masyarakat yang akan tinggal di dalamnya.

"Bukan untuk mengurangi dampak saja, tapi justru untuk berkontribusi pada perbaikan dan pelestarian hutan paru-paru dunia. Dibalik jadinya," ujarnya.