2020, Pemerintah Bayar Kompensasi Tol yang Terkena Rasionalisasi Tarif

Kompas.com - 12/08/2019, 21:00 WIB
Jembatan Kalikuto di Jalan Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/5/2019). Hilda B Alexander/Kompas.comJembatan Kalikuto di Jalan Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membayar kompensasi tunai kepada badan usaha jalan tol (BUJT) yang ruas tol kelolaannya terkena kebijakan rasionalisasi tarif

Pembayaran kompensasi ditargetkan dapat dilaksanakan secara bertahap mulai 2020.

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, rencana ini telah dibahas dengan BUJT cukup lama. 

Saat ini, kata Danang, BPJT tengah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaannya.

Baca juga: Rugi 7 Tahun Pertama, Pebisnis Tol Minta Keringanan Pajak

"Konsultasi mengenai mekanisme pembayaran tunai ke badan usaha," kata Danang kepada Kompas.com, Senin (12/8/2019).

Untuk anggarannya, akan dialokasikan melalui Direktorat Jenderal Bina Marga. Namun, Danang enggan, merinci berapa besar alokasi anggaran tersebut. 

"Untuk tahap pertama ini dua ruas yaitu Semarang-Batang dan Ngawi Kertosono," ujarnya. 

Sebelumnya, kebijakan rasionalisasi tarif diterapkan pemerintah dengan cara menekan tarif yang diberlakukan untuk ruas yang dibangun setelah tahun 2010.

Kendati di dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) tarif yang disepakati pemerintah dan BUJT lebih besar, namun dalam realisasi penerapannya hanya Rp 1.000 per kilometer. 

Akibatnya, pengembalian investasi BUJT semakin lama. Pemerintah pun sejauh ini telah menawarkan sejumlah opsi, mulai dari perpanjangan konsesi, insentif pajak, cash deficiency support hingga pengembalian tunai.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X