Ada 23 Penanda Geospasial, Ibu Kota Pindah ke Kaltim?

Terpisah, Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain mengungkapkan, pemasangan titik ikat kemungkinan besar untuk melihat titik survei kesesuaian lahan dan daerah di luar tutupan batu bara.

Zairin membenarkan bahwa kegiatan ini dilakukan oleh tim BIG pusat.

"Ini juga merupakan sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka memberikan informasi akurat soal luasan lahan di Tahura Bukit Soeharto yang rencananya akan dijadikan lokasi perpindahan pusat pemerintahan. Potret udara itu nantinya, akan menghasilkan sebuah peta," jelas Zairin.

Tujuannya, untuk melihat lagi kesesuaian data yang sudah diserahkan kepada pemerintah pusat apakah sudah sesuai atau belum.

"Kita juga menyampaikan luasan lahan yang masuk area perusahaan tambang batu bara, pemukiman, pertanian dan perkebunan. Apakah itu ada di area tahura maupun di luar," ujarnya.

Isu pergerakan harga

Presiden Jokowi pada saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara menyampaikan, keputusan tentang lokasi ibu kota baru akan diumumkan pada Agustus 2019.

Hal itu diperkuat dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang menyebut, informasi pemindahan akan diumumkan pada pertengahan bulan Agustus.

Baca juga: Calon Ibu Kota Baru Dekat Tambang, Kata Basuki Belum Tentu

Antonius yang mendapat informasi tersebut, berharap agar rencana pemindahan ibu kota negara baru benar-benar direalisasikan di Kalimantan Timur.

"Kita masih menunggu kepastian di mana sebenarnya letak ibu kota ini. Kalau memang di Kaltim, kami bersyukur sekali," kata Antonius.

Meski demikian, belum banyak warga yang mengetahui rencana pemindahan ibu kota ini. Warga pun masih menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti biasa.

Meski sempat muncul desas-desus kenaikan harga lahan, Antonius memastikan, harga lahan di kawasan Bukit Merdeka masih normal.

"Belum ada kejadian harga tanah naik. Tapi kabar dari mulut ke mulut sih sudah saya dengar kabar kalau harga tanah mulai naik," kata dia.

Ketua Karang Taruna Kelurahan Bukit Merdeka Kamaruddin mendukung, rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Samboja. Sebab, hal ini dapat mendatangkan peluang kerja terutama bagi pemuda di wilayah ini.

Selain itu, kata Kamaruddin, dengan dijadikannya Samboja sebagai ibu kota RI, pemerintah dapat memanfaatkan lokasi eks tambang agar dapat berguna.

"Di sini banyak eks tambang, mulai 2008 tambang memang sudah beroperasi di sini," ujarnya.

Adapun Ketua Kelompok Tani Jaya Mandiri, Fendi mengungkapkan, pemerintah harus memberi solusi terbaik atas lahan yang dimiliki petani.

Menurut dia, penggantian lahan harus dapat menguntungkan semua pihak. Apalagi, saat ini sudah mulai memasuki masa cocok tanam.

"Kalau di sini jadi ibu kota, lahan petani mau dikemana kan? Pemerintah harus pikirkan itu juga. Di mana lagi kita mau bertani," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com pada Kamis (1/8/2019), dengan judul "Patok Geospasial di Bukit Soeharto Kagetkan Warga, Diduga Penanda Lokasi Pemotretan Udara Lokasi Ibu Kota".