REI Sumsel Desak Pemerintah Segera Realisasikan Kuota Tambahan FLPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengembang rumah subsidi yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan, mendesak pemerintah segera merelisasikan tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hal ini menyusul habisnya kuota FLPP di sejumlah bank seperti BNI, BRI, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Selatan.

Demikian Ketua DPD REI Sumatera Selatan Bagus Pranajaya Salim kepada Kompas.com, Sabtu (3/8/2019).

Bagus berharap, tambahan kuota FLPP ini turun sebelum bulan Agustus berakhir. Pasalnya, banyak pengembang rumah susbidi anggota REI Sumatera Selatan yang terganggu arus kas (cash flow)-nya.

"Mereka harus bayar kredit konstruksi juga, bayar kontraktor, bayar pegawai, dan lain sebagainya. Kami di sini sudah dalam kondisi meriang," cetus Bagus.

Baca juga: Kuota Rumah FLPP Ditambah Jadi 100.000 Unit

Kendati bisnis rumah subsidi skema FLPP masih terus bergulir dan setiap tahun menunjukkan pertumbuhan, namun jika kuota tambahan tersebut tidak segera turun, para pengembang akan kolaps.

Ini karena bisnis rumah komersial yang ikut menopang keuangan perusahaan, masih dalam kondisi stagnan akibat jatuhnya harga komoditas kelapa sawit dan karet.

"Pasar rumah komersial ini entah ke mana. Padahal kami telah berupaya menerapkan berbagai macam strategi, mulai dari kampanye promosi bersama di media cetak, pameran, dan sebagainya," ungkap Bagus.

Namun demikian, dia masih menyimpan harapan dan optimisme besar kepada pemerintah. Dari lobi-lobi yang dilakukan DPD REI Sumsel kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bagus menangkap sinyal positif.

"Golnya tinggal di Kementerian Keuangan," cetusnya.

DPD REI Sumsel menargetkan dapat membangun rumah pada 2019 sebanyak 13.000 unit. Hingga Juni 2019, sudah terealisasi 6.700 unit.

Dari jumlah ini, hanya 8 persen porsi untuk rumah komersial, sementara sebagian besar lainnya adalah rumah subsidi.

Sejatinya, kata Bagus, jumlah rumah yang dapat dibangun asosiasi masih jauh dari kebutuhan per tahun yang mencapai 501.000 unit menurut data Kementerian PUPR dan 380.000 unit berdasarkan Dinas Perumahan Pemprov Sumatera Selatan.

Backlog akan terus ada dan bertambah setiap tahun, seiring pertumbuhan populasi yang menimbulkan konsekuensi terhadap kebutuhan hunian.

Karena itu, selain mendesak kuota tambahan FLPP segera turun, Bagus juga mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali harga baru rumah subsidi yang telah ditetapkan.