Tanggapan Atas Visi Infrastruktur Jokowi, "Baru di Ujung Hilir"
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com - Visi Indonesia yang dibacakan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) Minggu (14/7/2019) malam, menuai beragam tanggapan.
Visi ini terkait soal infrastruktur yang kembali menjadi prioritas utama, dan akan dilanjutkan pengerjaannya dalam kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengatakan, visi Jokowi atas pengarusutamaan infrastruktur yang tersambung ke kawasan produksi rakyat perlu didukung.
Namun, Bernie mengingatkan, pembangunan infrastruktur dasar utama yang saat ini sedang berproses juga belum bisa menjawab semua kebutuhan gap infrastruktur kita.
"Arus utama visi pemerintah baru pada prinsipnya adalah konektivitas last miles, sambungan di ujung hilir," ujar Bernie kepada Kompas.com, Senin (15/7/2019).
Ada beberapa tantangan yang langsung terlihat di depan mata, terutama yang fokus pada hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda).
Baca juga: Mudahkan Investasi, Pemerintah Tekankan Fleksibilitas RTRW
Isu yang akan mengemuka adalah kewenangan daerah seperti dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai revisi dari UU Nomor 32 Tahun 2004.
Dalam kerangka pengembangan wilayah dan kota, menurut Bernie, tugas pemerintah cukup berat. Di level rural atau pedesaan, hal ini berarti membangun konektivitas jalan desa, jalur jalan pengangkutan pertanian, gudang pengumpul dan jaringan komersial angkutan komoditas.
Ketergantungan terhadap sistem ijon dan cengkeraman tengkulak, pengaturan harga petani, dapat diatasi dengan jalur pengangkutan yang efisien melalui penyediaan tanah yang cukup untuk pergudangan dan sarana pengumpul.
Seorang petani di Cianjur, Jawa Barat tengah melaksanakan panen padi. Dinas Pertanian setempat meminta petani untuk beralih ke palawija musim tanam selanjutnya karena musim kemarau diprediksi masih akan terus berlanjutPenajaman terhadap konsep yang diajukan Pemprov Jabar seperti Super KEK Rebana di Cirebon, Patimban dan Majalengka, misalnya, menjadi konsep yang patut diperhatikan.
Demikian juga rincian Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) utama yang dilansir oleh Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)-nya.
Bernie mengatakan, meski tidak semua memiliki potensi, namun konsep WPS ini perlu diperas lagi ke tingkat operasional dan multi sektor, terutama dari sisi sumber daya produksi daerah.
Baca juga: Kajian Pemindahan Ibu Kota Harus Pastikan RTRW Tidak Berbenturan
Dalam level perkotaan, penjabaran visi pemerintah baru berarti mencari keseimbangan kampung-kota dengan target peremajaan kota (urban regeneration).
"Ini adalah kesulitan kota-kota kita, yang sangat terbatas kemapuannya dalam melaksanakan program revitalisasi dan peremajaan bagian kota," ungkap dia.
