Turun 23 Persen, Warga yang Masih BAB Sembarangan Tersisa 23,7 Juta

Aksi pemerintah

Untuk mengurangi permasalahan ini pemerintah melalui Kementerian PUPR mengusung gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak dengan sasaran kawasan permukiman kumuh.

Tahun ini pemerintah mengalokasikan Rp 9,2 triliun anggaran untuk membangun infrastruktur kerakyatan.

Dari jumlah tersebut, Rp 960 miliar dialokasikan untuk pembangunan Pansimas bagi 5.323 desa dan Rp 320 miliar untuk pembangunan Sanimas di 809 lokasi.

Selain itu, terkait peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan, Kementerian PUPR juga membuat program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), salah satunya merupakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Program Kotaku merupakan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah sehingga identifikasi lokasi diputuskan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat.

Melalui gerakan ini, kawasan kumuh yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia akan dihilangkangkan dengan implementasi program sejak 2016 hingga 2020.

Dari 269 kota/kabupaten dan 11.076 kelurahan/desa, pemerintah telah menetapkan 2.500 kelurahan sebagai permukiman kumuh.

Guna meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan perkotaan dan pengentasan kekumuhan, pemerintah meminjam dana 760 juta dollar AS atau sekitar Rp 10 triliun.

Kompas.com/Setyo Adi Kondisi gang di Rawa Bambu, Kalibaru, Medan Satria Jumat (2/2/2018). Kampung ini berubah penuh warna dan menjadi daya tarik warga sekitar untuk menikmati suasana gang yang lebih hidup

Selain pinjaman, pendanaan juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pihak swasta untuk pembangunan rumah swadaya.

Sejak diluncurkan, program ini baru menyentuh 268 kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Didiet Arif Akhdiat, pelaksaan program tersebut sesuai dengan lokasi yang diidentifikasi.

Sementara menurut Basuki, kementerian telah menangani 13.556 hektar kawasan kumuh sampai 2018.

Selanjutnya, seluas 2.564 hektar lagi akan ditangani pada 2019 sehingga dapat menjangkan total 16.120 hektar kawasan kumuh.

Didiet melanjutkan, pada tahun ini, Ditjen Cipta Karya juga berencana mengembangkan penanganan kawasan kumuh di perkotaan dalam skala yang lebih besar, yaitu kawasan dengan luas di atas 15 hektar.