Sektor Properti Bangkit jika Suku Bunga Pinjaman Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang putusan Mahkaman Konstitusi yang menolak seluruh gugatan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil prsiden (cawapres) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi puncak sengketa pemilihan presiden 2019. Hal ini menumbuhkan harapan baru bagi para pelaku bisnis properti.

Senior Associate Director Colliers International Indonesia, Ferry Salanto menilai bisnis properti saat ini akan segera bergerak karena sudah dalam kondisi stagnan selama beberapa tahun terakhir.

"Industri properti itu selain sangat dipengaruhi kinerja ekonomi juga butuh kestabilan politik. Salah satu indikatornya bahwa menjelang pemilu legislatif dan pilpres, banyak bisnis yg menunda eksekusi usahanya sampai ada kepastian pemerintahan," ucap Ferry menjawab Kompas.com, Jumat (28/6/2019).

Baca juga: Setelah Putusan MK, Ini yang Harus Dilakukan Investor Properti

Dengan begitu, setelah masa pemilihan umum, para pelaku industri properti berharap bisa berkembang setelah menunda eksekusi usahanya sebelum masa pemilihan umum.

Lebih lanjut, Ferry menuturkan untuk sektor residensial, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa progam seperti relaksasi Loan to Value (LTV), pajak penjualan barang mewah (PPNBM), serta pajak barang super mewah (PPH 22).

Dari berbagai kebijakan tersebut, pelaksanannya saat ini menurut Ferry tidak ada masalah.

"Tapi mungkin jika ada kebijakan yang memungkinkan untuk menurunkan tingkat suku bunga pinjaman, maka sektor properti bisa lebih cepat bergeraknya," ujar Ferry.