Relaksasi Pajak Hunian Mewah Buka Peluang Ceruk Pasar Baru

Kompas.com - 22/06/2019, 10:00 WIB
Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto Kompas.com / Dani PrabowoAssociate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto menilai, relaksasi aturan pajak hunian mewah akan memunculkan pangsa pasar baru. Meski demikian, dampak dari kebijakan baru tersebut akan dirasakan dalam rentang yang panjang.

Ia menjelaskan, saat ini banyak investor berpikir ulang untuk membeli hunian mewah di atas Rp 10 miliar.

Pada satu sisi, bila menggunakan aturan lama, mereka harus membayar pajak pembelian yang besar. Di lain pihak, pangsa pasar sewa hunian model ini masih tertekan imbas belum pulihnya bisnis minyak dan gas.

Penyewa, imbuh dia, sebagian besar adalah kelompok ekspatriat yang bekerja di industri minyak dan gas di Tanah Air.

Baca juga: Pajak Apartemen Mewah Dilonggarkan

"Tentang penjualan, sebelum ada revisi memang ada keluhan. Bahwa pajak yang harus dibayarkan itu di atas 40 persen. Ada PPN, pajak jual beli, PPnBM, PPH 22 sebesar 5 persen, totalnya 40-an persen dan itu dianggap terlalu mahal," ucap Ferry kepada Kompas.com, Kamis (20/6/2019).

Dengan aturan baru, pengenaan pajak tinggi untuk hunian mewah pun semakin dipangkas. Sebab, ambang batas pengenaan pajak baru ditetapkan untuk properti dengan harga di atas Rp 30 miliar.

Dengan demikian, ada ceruk pasar baru untuk properti dengan rentang harga antara Rp 10 miliar hingga Rp 30 miliar.

"Secara sentimen ini memang sentimennya cukup positif. Artinya pemerintah membuka ruang untuk memberikan insentif untuk buat industri properti walaupun kebijakan ini tidak terlalu luas impactnya. Perlu waktu untuk melihat dampaknya," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengubah ketentuan batas nilai hunian mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Upaya ini dilakukan untuk mendorong penjualan properti pada segmen tersebut.

Mengutip laman Setkab.go.id, Rabu (19/6/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.010/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X