Pelebaran Jalan di Sumut Terhambat Tiang Listrik

MEDAN, KOMPAS.com – Pembangunan dan pemantapan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini.

Pentingnya infrastruktur jalan diibaratkan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah seperti anatomi tubuh, sebagai urat nadi. Apabila urat nadi tidak berfungsi, maka terhenti pula proses pembangunan.

"Pemprov Sumut fokus pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Harus lebih baik, harus ada peningkatan,” kata Musa, Selasa (14/5/2019).

Untuk itu, pihaknya melakukan rapat koordinasi bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) guna mengkaji pemantapan infrastruktur jalan di Sumut pada Senin (13/5/2019).

Menurut Musa, infrastruktur jalan ada yang berada di bawah wewenang nasional, provinsi, kabupaten dan kota.

Baca juga: China Berencana Bangun Jalur Kereta Api di Sumut

Karena itu, rapat tersebut untuk mengoordinasikan supaya ke depan pembangunan sejalan dan terarah.

Salah satu masalah yang menjadi perhatian penting dalam rapat adalah hambatan dalam proses pelebaran jalan akibat tiang listrik, dan pipa telekomunikasi di sekitar jalan. Musa mengingatkan di sinilah sinergi antar-berbagai pihak dilakukan.

“Artinya, kita jangan jalan masing-masing. Tapi komunikasi, sehingga jangan nanti kita baru pasang tiang listrik harus bongkar lagi karena mau bangun jalan. Tidak efektif kerja kita,” sambung Musa.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumut Effendy Pohan menyampaikan, ruas jalan Provinsi Sumut untuk tahun 2013 sampai 2018 yang telah mencapai kondisi mantap sekitar 88,09 persen atau sepanjang 2.685,42 kilometer.

Jalan yang belum mantap 11,91 persen atau sama dengan 363,08 kilometer, dari total ruas jalan sepanjang 3.048,50 kilometer.

Sementara Kepala BBPJN II Medan Selamet Rasidi memaparkan, panjang jalan nasional di Sumut adalah 2.632,22 kilometer.

Untuk semester II tahun 2018, kondisi baik sudah 38,87 persen, kondisi sedang 52,39 persen, rusak ringan 7,1 persen, dan rusak berat 1,54 persen.

Bagi Selamet, ada dua hal yang menghambat upaya pemantapan jalan nasional di Sumut yakni permasalahan lahan dan utilitas.

“Permasalahan lahan ini, kita butuh kepala daerah untuk koordinasi. Sedangkan utilitas menyangkut tiang listrik, kabel optik telekomunikasi, dan pipa air,” ucapnya.

Sumut merupakan provinsi yang memiliki wilayah luas 10 sampai 20 kali dibanding provinsi lain, namun anggaran untuk pembangunan infrastrukturnya lebih sedikit.

DKI Jakarta memiliki anggaran hingga Rp 83 triliun, Surabaya Rp 55 triliun, Bandung Rp 32 triliun, sedangkan Sumut hanya Rp12 triliun.

Sebelumnya, Wagub Sumut terdahulu, Nurhajizah, pernah meminta agar baleg DPR RI ikut menyuarakan permasalahan ini. Menurut dia, angka Rp 12 triliun hanya cukup untuk menutup jalan yang rusak.