Melepas Jebakan "Negara Berpenghasilan Menengah" (II)

PEMBANGUNAN infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier dan membuka kesempatan kerja.

Selain itu, banyak lagi manfaat langsung kepada pengguna (user benefit), membuka akses pasar dan manfaat tidak langsung kepada pihak ketiga (value capture), seperti kenaikan nilai aset, lahan dan lain-lain..

Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar.

Namun, kalau infrastrukturnya tidak dapat menyerap peningkatan kegiatan ekonomi (dan tidak cukup banyak infrastruktur baru yang dikembangkan) maka akan terjadi masalah. Mirip dengan arteri yang tersumbat dalam tubuh manusia, yang menyebabkan kondisi bahaya mengancam kehidupan karena sirkulasi darah terganggu.

Ini menjelaskan situasi paradoks bahwa buah yang diproduksi di dalam negeri bisa saja lebih mahal dibandingkan dengan buah yang diimpor dari luar negeri. Beberapa tahun yang lalu konsumen di Jakarta sering mengeluh karena jeruk impor dari China lebih murah di supermarket-supermarket di Jakarta dibandingkan dengan jeruk lokal.

Baca juga: Melepas Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah (I)

Selanjutnya, ketidakmerataan pelayanan logistik karena konektivitas yang belum
cukup mulus juga bisa menyebabkan perbedaan harga yang substansial di antara provinsi-provinsi di Nusantara.

Misalnya, beras atau semen jauh lebih mahal di Indonesia bagian timur daripada di pulau Jawa atau Sumatra karena biaya tambahan yang timbul dari titik produksi ke end user. Dengan kata lain, rantai pasok perdagangan dan distribusi yang lemah di Indonesia, baik antar-pulau dan intra-pulau, menyebabkan tekanan inflasi dan membebani daya saing produk dalam negeri.

Infrastruktur yang kurang memadai juga memengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk berinvestasi. Misalnya, di industri manufaktur kalau pasokan listrik tidak pasti atau biaya transportasi sangat tinggi.

Kenyataannya, Indonesia sering diganggu pemadaman listrik, meskipun negeri ini dinyatakan berkelimpahan sumber daya energi. Kasus pemadaman listrik masih lumrah dan terus terjadi di daerah-daerah selain Jawa dan Bali.

Menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia), dari total pengeluaran perusahaan, sekitar 17 persen diserap oleh biaya logistik. Padahal dalam ekonomi negara-negara tetangga, angka ini hanya di bawah sepuluh persen.

Hal-hal demikian jelas membuat para investor berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, masalah rantai pasok logistik yang tidak efisien mencakup bidang transportasi, pergudangan, konsolidasi kargo, clearance perbatasan, distribusi dan sistem pembayaran,  menghambat peluang para pengusaha untuk memperluas bisnis mereka.

Infrastruktur fisik yang kualitasnya kurang baik dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk. Selain itu tidak dapat dimungkiri, investor juga mempertimbangkan kondisi Indonesia secara geografis.

Lokasi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa menyebabkan wilayahnya berada di area curah hujan tropis berat. Dipadukan dengan lokasinya yang terletak di Cincin Api Pasifik, membuat negara ini rentan dengan bencana alam. Hal ini bagian dari risiko dan menjadi halangan besar untuk arus barang dan jasa bila terjadi bencana sewaktu-waktu. 

Bayangkan, bahkan gempa yang relatif kecil di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan serius,  termasuk mengakibatkan korban jiwa, karena sebagian dari infrastruktur yang dibangun tidak dirancang cukup kuat untuk menyerap kekuatan gempa itu.

Sementara itu, selama musim hujan (tahunan), pemeliharaan infrastruktur jalan yang buruk dengan drainase yang tidak memadai juga dapat menyebabkan banjir dan mengganggu arus barang.

Segudang catatan infrastruktur di atas, ke depan masih menjadi tugas dan pekerjaan rumah susulan bagi Indonesia.

Meski akhir-akhir ini geliat membangun infrastruktur sudah menemukan momentumnya walau dengan segala risiko yang tersisa masih harus diatasi, seperti, risiko biaya Operation & Maintenance infrastruktur rel LRT, MRT dan jalan tol baru yang tak akan tertutupi dari pendapatan tarif untuk masa 10 tahun sampai dengan 15 tahun ke depan.

Pekerjaan rumah lain adalah memastikan pasokan input barang dan jasa infrastrutur tetap harus semaksimum mungkin menggunakan sumber daya lokal dan produk dalam negeri, ini mutlak agar neraca pedagangan di sisi lain juga aman tidak defisit.

Ini catatan negatif penting untuk kita maklumi dalam episode pembangunan infrastruktur baru-baru ini. Untuk itu Indonesia juga harus lebih sungguh-sungguh mengembangkan tenaga kerja yang handal, terampil, dan innovation-driven.

Ke depan ekosistem kebijakan publik dan riset harus dapat mendorong melahirkan produk-produk unggulan, upaya lanjutan ini perlu diwadahi sesegera mungkin.

Dalam era revolusi 4.0 wadah dan kebijakan untuk "sand-boxing teknologi baru" sudah menjadi keharusan dan tidak bisa ditawar-tawar. Apa itu sand-boxing?

Akan saya bahas dalam seri artikel selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.