Ibu Kota Pindah, Pemerintah Frustrasi Benahi Jakarta?

Sementara pemerintah, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tak bisa mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara ( APBN) murni.

"Enggak, mungkin kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), mungkin swasta, tapi tidak APBN murni semua. Tidak mungkin," kata Basuki menjawab Kompas.com, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Butuh Infrastruktur yang Masif

Menurut dia, kemampuan APBN untuk mendanai pemindahan tersebut hanya sekitar 50 persen dari total kebutuhan anggaran.

"Kemarin dihitung Bappenas kalau itu Rp 466 triliun, itu negara mungkin Rp 250 triliunan," ungkap Basuki.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab besarnya kebutuhan anggaran tersebut. Pertama, adanya keharusnya memindahkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor di pemerintah pusat di DKI Jakarta.

Kedua, dengan pemindahan tersebut maka harus dibangun kantor baru sebagai tempat mereka bekerja.

Baca juga: Tanjung Selor, Model Pengembangan Ibu Kota Baru

Berikutnya, diperlukan pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan sehari-hari, mulai dari konektivitas, air, hingga perumahan.

Adapun luas wilayah yang akan dikembangkan bila seluruh ASN dipindahkan berikut keluarganya mencapai 40.000 hektar. 

"Tapi kalau ASN-nya dengan resizing itu dibutuhkan sekitar 870.000 orang. Kalau itu butuh sekitar 30.000 hektar, biayanya sekitar Rp 323 triliun," imbuh Basuki.

Rencana pemindahan ibu kota sebelumnya dibahas pada saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (29/4/2019) lalu. Dalam rapat tersebut, Presiden memutuskan untuk memindahkan ibu kota di luar Pulau Jawa.