Pengamat Menilai Polemik Revisi Pergub DKI tentang PBB Politis

Kompas.com - 24/04/2019, 18:08 WIB
Ilustrasi rumah ApartementtherapyIlustrasi rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarnya revisi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan PBB bagi Rumah dan Rusun dengan NJOP sampai dengan Rp 1 miliar menimbulkan polemik di masyarakat.

Dalam Pergub baru Nomor 38 Tahun 2019 tercantum, pembebasan PBB tidak lagi berlaku bagi bangunan yang berubah luas, fungsi, dan kepemilikan.

Menurut pengamat ekonomi Yustinus Prastowo, polemik ini terjadi karena pemahaman yang belum komprehensif, serta cenderung parsial dan politis.

Dia berpendapat, seharusnya semua pihak membaca Pergub itu secara saksama dan menempatkannya dalam konteks yang benar. 

"Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tidak pernah mencabut Pergub Nomor 259 Tahun 2015, tetapi mengubah beberapa ketentuan di dalamnya," ujar Yustinus kepada Kompas.com, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: REI: Anies Harus Meniadakan BPHTB Jika Pembebasan PBB Tetap Berlaku

Bagi dia, justru pergub baru ini merupakan langkah positif dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Jika dilihat dalam Pergub Nomor 38 Tahun 2019, wajib pajak orang pribadi yang sudah mendapatkan pembebasan PBB untuk tahun pajak sampai 2018 akan tetap dibebaskan PBB-nya sampai 31 Desember 2019.

Artinya, wajib pajak yang memenuhi syarat tetap berhak memperoleh pembebasan pajak.

"Jadi wajib pajak yang memenuhi syarat tidak perlu khawatir karena tetap dapat pembebasan PBB-P2 sampai 31 Desember 2019," imbuh Yustinus.

Aturan yang menyebutkan "pengecualian bagi wajib pajak yang mengalami perubahan data karena peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak badan" sudah seharusnya dilakukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X