REI: Anies Harus Meniadakan BPHTB Jika Pembebasan PBB Tetap Berlaku

Kompas.com - 24/04/2019, 13:39 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2015 seharusnya difokuskan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah (MBR).

Oleh karena itu, jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap memberlakukan pembebasan pajak bumi dan bangunan ( PBB) untuk objek pajak dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar, semestinya juga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) ikut dibebaskan.

“Tarif pajak harusnya dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Harusnya juga bebas BPHTB, bukan hanya PBB-nya,” ujar Totok kepada Kompas.com, Rabu (24/4/2019).

Dia beralasan, beban pajak BPHTB yang dikenakan lebih besar dibandingkan PBB.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, selama ini BPHTB yang berlaku sebesar 5 persen.

Selain itu, Totok berpendapat bahwa revisi Pergub tersebut cenderung untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah mengabdikan dirinya kepada negara.

Baca juga: Pakar: Revisi Pergub PBB, Anies Harus Konsultasi ke Ditjen Pajak

“Saya melihatnya lebih ke arah apresiasi untuk orang yang berjasa kepada negara. Kalau dulu kan untuk orang yang enggak mampu,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Rumah dan Rusun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 1 miliar.

Revisi itu dilakukan melalui Pergub Nomor 28 Tahun 2019 yang menyebutkan pembebasan PBB tidak lagi berlaku bagi bangunan yang berubah luas, fungsi, dan kepemilikan.

"Pembebasan PBB-P2 dikecualikan terhadap objek pajak yang mengalami perubahan data wajib pajak karena peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak Badan," demikian bunyi Pasal 2A seperti diakses dari jdih.jakarta.go.id.

Selanjutnya, Pasal 4A menyatakan, pembebasan PBB hanya berlaku sampai 31 Desember 2019. Namun, Gubernur Anies tidak memastikan penghentian kebijakan pembebasan PBB.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X