BPJT Nyatakan Belum Ada Rencana "Groundbreaking" Tol NS Link Bandung

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit memastikan, belum ada rencana groundbreaking pembangunan proyek Tol North South (NS) Link Bandung, dalam waktu dekat.

Hanya, menurut dia, akan dilakukan pencanangan pembangunan tol tersebut oleh Pemprov Jawa Barat.

Pencanangan yang dimaksud yakni pengumuman kepada masyarakat bahwa akan dibangun proyek jalan bebas hambatan di wilayah tersebut.

"Itu (pencanangan) dari Pemprov Jawa Barat, bukan dari Kementerian PUPR," kata Danang menjawab Kompas.com, akhir pekan lalu.

Menurut dia, hingga kini pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) terkait proyek tersebut belum final.

Baca juga: BPJT Tunggu Kabar Pemprov Jabar Terkait Tol Dalam Kota Bandung

Padahal, RTRW tersebut diperlukan untuk menetapkan rencana pembangunan jalan tol itu sebagai sebuah proyek.

"Yang berkaitan dengan BPJT hanya satu, perubahan lingkup ke arah ringroad di Bandung yang hanya 3 kilometer itu. Sedangkan sisanya, itu kita persilahkan kalau mereka maku mengajukan izin prakarsanya, kita tunggu studi kelayakannya, yang sisanya dari ujung Soekarno-Hatta sampai ujung utara," terang Danang.

"Jadi, sambil menunggu finalisasi tata ruang Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung," imbuh dia.

Proyek NS Link Bandung merupakan bagian dari dari rencana induk kelancaran lalu lintas Metropolitan Bandung Raya.

Proyek tersebut diprakarsai PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) yang merupakan konsorsium dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Sarana.

Proyek yang dirancang sepanjang 14,3 kilometer itu akan dibangun melayang (elevated) dengan anggaran sekitar Rp 8,49 triliun.

Adapun untuk tahap pertama akan dibangun Seksi I Pasirkoja-Leuwipanjang sejauh 7,4 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun.

Baca juga: Pembebasan Lahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rampung Maret 2019

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan proyek tol NS Link tersebut akan dikebut karena bagian dari rencana induk kelancaran lalu lintas Metropolitan Bandung Raya.

"Jadi kelancaran kota metropolitan itu terbagi dua, memperbanyak jalur baru juga memperbanyak utamanya transportasi publik," ujarnya.

Karena tol ini dibangun di lahan Pemprov Jabar, Ridwan akan memerintahkan PT Jasa Sarana ikut terlibat meski dana swasta yang akan dikucurkan.

"Itu lahan Pemprov, hanya lokasinya di Bandung, maka Jasa Sarana yang akan mengerjakan," jelasnya.