BPJT Tunggu Kabar Pemprov Jabar Terkait Tol Dalam Kota Bandung

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) masih menunggu kabar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait rencana pembangunan tol dalam Kota Bandung, North South Link.

"Kami masih menunggu rencana tata ruang dari Pemprov Jawa Barat," kata Kepala BPJT Danang Parikesit di kantornya, Senin (26/2/2019).

Proyek ini direncanakan terbentang mulai dari Pasirkoja hingga Supratman. Untuk tahap pertama, akan dibangun sepanjang 7,4 kilometer mulai dari Pasirkoja hingga Leuwipanjang.

Tak hanya membangun infrastruktur, Danang menegaskan, kehadiran NS Link juga harus menjadi solusi persoalan transportasi di ibu kota Jawa Barat itu.

"Kami ingin mendengar Pemprov Jawa Barat terkait penataan transportai termasuk transportasi umumnya. Bagaimana sistem transportasi umum harus berjalan seiring, tata ruangnya, kombinasinya juga betul-betul terlaksana," ujarnya.

Baca juga: Juli 2019, Tol Krian-Bunder Bisa Dilintasi

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat telah merampungkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung dan Jawa Barat. Revisi tersebut menjadi salah satu syarat dimulainya pekerjaan fisik NS Link.

"Kami sekarang menunggu pengesahan revisi RTRW Jabar, setelah DPRD Jabar selesai reses, itu disetujui, kami bisa langsung groundbreaking,” kata Direktur PT Jasa Sarana Dyah Wahyusari, Senin (25/2/2019).

Diah mengatakan, proyek itu akan diprakarsai oleh PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) yang merupakan konsorsium dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Sarana.

"Untuk seksi pertama Pasirkoja-Leuwipanjang sejauh 7,4 kilometer, tol ini juga sekaligus memastikan komitmen Jasa Sarana mempertahankan kepemilikan saham di CMLJ," tuturnya.

Proyek itu bisa dilakukan lebih cepat yang semula dijadwalkan bisa dimulai pertengahan tahun 2019.

Terlebih CMLJ telah melakukan serangkaian persiapan teknis untuk merealisasikan tol dalam kota pertama di Bandung.

"Kami sudah siapkan, bisa langsung jalan. Kami mulai di tanah milik Jasa Marga di Pasir Koja,” katanya.

PT Jasa Sarana memperkirakan proyek itu memakan dana sekitar Rp 1,5 triliun untuk seksi I. Rencananya, mereka menggunakan sistem elevated atau jalan layang.

Karena itu, mereka mengalokasikan dana tak banyak untuk pembebasan lahan.