JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Pembangunan Daerah ( BPD) diharapkan lebih berkontribusi dalam pendanaan proyek jalan tol. Saat ini, kontribusi BPD masih kurang dari 1 persen dari total pendanaan yang ada.
Sementara kebutuhan anggaran untuk penyelesaian 54 proyek jalan tol tahun 2015-2019, mencapai Rp 500 triliun.
Dalam kurun waktu tersebut, pembiayaan yang telah dikeluarkan senilai Rp 102,81 triliun.
Adapun pembiayaan terbesar baru berasal dari bank dan lembaga keuangan pelat merah, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), BNI, BRI, dan Bank Mandiri sebesar 63,23 persen.
Sementara lembaga non BUMN sebesar 36,77 persen.
Baca juga: BPD Diharapkan Lebih Aktif Danai Proyek Tol
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol ( BPJT) Danang Parikesit menuturkan, ada beberapa upaya yang akan dilakukan BPJT untuk mendorong peran BPD dalam pendanaan jalan tol.
Pertama, BPJT akan menggandeng Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk memberikan pemahaman kepada BPD mengenai resiko jangka pendek dan jangka panjang dalam bisnis jalan tol.
"Karena itu kami akan mulai sosialisasi. Mitra kita Asbanda, akan memberikan pemahaman eksposur kepada mereka mengenai bisnis jalan tol," ungkap Danang di Jakarta, beberapa waktu lalu.
BPJT juga akan mendorong BPD untuk bermitra dengan bank nasional yang sudah terbiasa bermain dalam bisnis ini. Di samping juga mendorong kerjasama sindikasi antar sesama BPD.
Hal itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada bank-bank tersebut, sehingga mereka dapat lebih terbiasa dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam bisni jalan bebas hambatan.
